Anwar Faruq Tegaskan DPRD Bukan Bawahan Eksekutif, Dorong Pengawasan Kritis dan Solutif

Wakil Ketua DPRD Kota Makassar sekaligus Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan, Anwar Faruq, S.Kom., M.M. (Foto: Ist)

MENITNEWS.CO.ID, ​MAKASSAR — Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq, S.Kom., M.M menegaskan bahwa, fungsi pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dijalankan secara kritis, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Ia menekankan pentingnya kemandirian lembaga legislatif sebagai representasi rakyat, bukan bawahan pihak eksekutif.

​Pernyataan tersebut disampaikan Anwar usai menggelar Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Sekretariat DPRD Kota Makassar di Hotel Karebosi Condotel, Makassar, Sabtu (14/11/2026).

​Menurut Anwar, penegasan posisi DPRD sangat krusial agar fungsi pengawasan dan legislasi tidak melemah, sehingga pengelolaan keuangan daerah tetap terkawal dengan baik.

​”Fungsi pengawasan dijalankan untuk mengoreksi serta menyempurnakan kebijakan pemerintah demi kemajuan masyarakat, bukan sekadar mencari kesalahan,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

​Anwar yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sulawesi Selatan menilai pengawasan yang independen dan objektif mutlak diperlukan, tidak hanya pada instansi pemerintahan, tetapi juga terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini bertujuan menjamin tata kelola yang transparan dan akuntabel.

​Lebih lanjut, ia menyoroti hambatan klasik dalam pengawasan dan penyusunan kebijakan daerah, yakni masih tingginya ego sektoral serta perbedaan data antarinstansi.

​”Jadi, tata kelola data yang terintegrasi diperlukan agar program pemerintah daerah tepat sasaran dan tidak digunakan untuk memata-matai warga,” tegasnya.

​Dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah daerah, Anwar menilai keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta penyediaan ruang partisipasi bagi masukan masyarakat merupakan kunci utama perbaikan berkelanjutan.

​Menutup keterangannya, ia mengingatkan pentingnya menjaga prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) agar fungsi penyeimbangan kekuasaan terhadap eksekutif dapat berjalan secara proporsional sesuai amanat konstitusi. (adv)

Saluran Whatsapp Kami

Iklan