MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke tahap pembicaraan tingkat II atau pengesahan dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026). Regulasi yang dinanti selama sekitar 18 tahun ini membawa mekanisme baru berupa perampasan harta hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya.
Kesepakatan membawa draf tersebut ke paripurna dicapai setelah seluruh fraksi di Komisi III DPR dan pemerintah menyetujuinya dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Rikwanto, menjelaskan bahwa substansi utama regulasi ini adalah penerapan mekanisme non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa pemidanaan. Skema ini memungkinkan negara menelusuri dan menyita harta yang diduga berasal dari tindak pidana meskipun proses hukum terhadap tersangkanya terhenti.
“Jadi, ketika kemudian ditemukan aset yang berkaitan dengan tindak pidana asal, aset itu bisa ditelusuri, diverifikasi, kemudian diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan perampasan. Tidak harus mengulang lagi proses tindak pidananya,” ujar Rikwanto kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Targetkan Aset Pelaku yang Kabur atau Meninggal
Selama ini, pemulihan kerugian keuangan negara kerap terhambat apabila tersangka kasus korupsi melarikan diri, meninggal dunia, atau menderita sakit permanen sehingga perkaranya gugur demi hukum. Melalui aturan perampasan aset, negara tetap memiliki pintu masuk untuk menyita harta tersebut melalui penetapan pengadilan perdata/aset tanpa memproses ulang pidana badan pelakunya.
Mekanisme ini juga berlaku apabila aset hasil kejahatan baru ditemukan setelah vonis pidana terhadap terpidana selesai dijalani. Termasuk di dalamnya, aset-aset hasil korupsi yang sengaja disembunyikan atau dialihkan atas nama pihak lain.
“Koruptor jangan sampai menikmati hasil-hasil korupsinya, termasuk ketika aset itu disimpan melalui orang lain. Kita akan kejar aset-aset yang memang memiliki kaitan dengan tindak pidana korupsi,” kata mantan Kapolda Kalimantan Selatan tersebut.
Ambang Batas Rp1 Miliar dan Sifat Ultimum Remedium
Dalam pembahasan di Komisi III DPR, pembentuk undang-undang mengarahkan pengaturan ambang batas minimal nilai aset yang dapat dirampas sebesar Rp1 miliar. Menurut Rikwanto, penetapan batas minimal tersebut bertujuan menjaga proporsionalitas penanganan perkara agar tidak menimbulkan beban administratif yang lebih besar ketimbang nilai aset yang dipulihkan.
Selain itu, RUU Perampasan Aset diposisikan sebagai instrumen pelengkap atau ultimum remedium (upaya hukum terakhir). Artinya, undang-undang ini tidak menghapus keberlakuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) maupun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).
“Undang-undang ini bersifat ultimum remedium. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang tetap berjalan. RUU Perampasan Aset ini menjadi lapisan berikutnya ketika kemudian ditemukan aset yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut,” jelas Rikwanto.
Diklaim Terbuka Setelah Penantian 18 Tahun
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menyatakan bahwa kelanjutan RUU Perampasan Aset menuju Rapat Paripurna merupakan wujud komitmen kelembagaan DPR setelah regulasi ini tertunda selama kurang lebih 18 tahun.
“Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional,” ucap Nasir dikutip dari detiknews, Rabu (18/11/2026).
Nasir mengklaim proses perumusan draf dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masukan dari akademisi, mahasiswa, pakar hukum, hingga insan pers. Sementara itu, Rikwanto mencatat Komisi III telah mengundang hampir 100 pihak dalam rangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyempurnakan substansi norma sebelum dibawa ke paripurna.
Dampak dan Hal yang Masih Dinanti Publik
Bagi masyarakat luas, termasuk publik di daerah seperti Sulawesi Selatan, kehadiran UU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi penyelenggara negara dan pelaku kejahatan ekonomi, tetapi juga memperbesar peluang pengembalian uang negara untuk pembiayaan pembangunan.
Meski demikian, implementasi aturan ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan krusial yang perlu diawasi publik. Antara lain mengenai efektivitas badan pengelola aset sitaan agar nilai ekonomis barang rampasan tidak menyusut, serta jaminan perlindungan hukum agar mekanisme penyitaan tanpa pemidanaan tidak disalahgunakan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik. (*)



