MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA – Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan menggelar pertemuan trilateral pertama dalam sejarah pada Kamis (19/11/2026) sore di Shenzhen, Tiongkok. Agenda yang berlangsung di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) ini dilaporkan mengarah pada pembahasan pengendalian senjata nuklir hingga konflik Amerika Serikat dengan Iran.
Menurut laporan kantor berita Kyodo pada Kamis (19/11/2026), pertemuan tiga kepala negara tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sejumlah pengamat menilai langkah ini memunculkan kekhawatiran terkait peluang penyelarasan sikap antara Trump, Xi, dan Putin dalam berbagai isu strategis, termasuk pembahasan tatanan internasional pascaperang tanpa melibatkan pihak-pihak berkepentingan lainnya.
Kremlin menyatakan akan merilis pernyataan bersama setelah pertemuan trilateral rampung digelar. Sementara itu, seorang pejabat Amerika Serikat menyebut Trump juga dijadwalkan menjalani pertemuan terpisah dengan Putin pada hari yang sama di Shenzhen.
Bayang-Bayang Berakhirnya New START
Pembahasan mengenai pengurangan senjata nuklir muncul di tengah situasi baru setelah Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru atau New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) berakhir pada Februari 2026 lalu. Perjanjian tersebut sebelumnya menjadi kerangka pengendalian senjata nuklir terakhir yang mengikat Amerika Serikat dan Rusia.
Sebagai informasi latar, New START merupakan kesepakatan bilateral antara Washington dan Moskow untuk membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis serta wahana pengirimnya. Berakhirnya perjanjian ini menandai absennya batas resmi terakhir atas persenjataan nuklir dua kekuatan terbesar dunia tersebut.
Trump sebelumnya menyatakan kesiapannya membahas pengurangan senjata nuklir bersama Putin dan Xi, serta mendorong pembentukan kerangka pengendalian senjata yang lebih baik dengan melibatkan Beijing. Ia menyoroti pertumbuhan persediaan senjata nuklir Tiongkok yang dinilai berlangsung pesat.
Di sisi lain, Beijing selama ini cenderung enggan masuk ke meja perundingan pembatasan nuklir trilateral. Sikap tersebut berkaitan dengan posisi jumlah hulu ledak nuklir Tiongkok yang masih jauh lebih kecil dibandingkan Amerika Serikat dan Rusia.
Meski isu nuklir masuk agenda, pejabat Amerika Serikat menyatakan Washington tidak mengharapkan tercapainya kesepakatan apa pun terkait pengendalian senjata nuklir dalam pertemuan di Shenzhen.
Isu Iran, Ukraina, dan Relevansi bagi Indonesia
Selain nuklir, dinamika pertemuan ini juga menyentuh upaya diplomatik terkait konflik Amerika Serikat dengan Iran. Washington disebut menginginkan peran yang lebih besar dari Tiongkok dan Rusia dalam perundingan untuk mengakhiri konflik tersebut, meski kedua negara itu dilaporkan masih enggan bergabung dalam inisiatif tersebut.
Kekhawatiran lain mencuat, terutama di kalangan negara-negara Eropa, mengenai kemungkinan ketiga pemimpin membahas penyelesaian perang Rusia melawan Ukraina. Sorotan tersebut mengarah pada potensi pembahasan masa depan Ukraina tanpa melibatkan Kyiv maupun mitra Eropa secara langsung.
Pertemuan ini berlangsung ketika Trump dan Putin turut hadir bersama pemimpin 21 negara dan perekonomian kawasan Pasifik dalam KTT APEC dua hari yang dipimpin Xi Jinping hingga Kamis (19/11/2026). Sebagai negara kawasan Pasifik dan anggota APEC, Indonesia memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas ekonomi global, kelancaran rantai pasok, serta terjaganya kepastian hukum internasional.
Pergeseran tata kelola keamanan dan perdagangan di antara kekuatan besar dunia berpotensi memengaruhi stabilitas pasar energi, nilai tukar, dan iklim investasi regional, termasuk bagi pelaku usaha dan masyarakat di Indonesia hingga Sulawesi Selatan. Namun, sejauh mana hasil pertemuan di Shenzhen akan berdampak langsung pada kepentingan nasional masih bergantung pada isi kesepahaman yang dihasilkan.
Sejumlah pertanyaan penting pun masih terbuka dari agenda ini, antara lain: bagaimana format resmi pernyataan bersama Kremlin, sejauh mana sikap Tiongkok dan Rusia berubah terkait konflik Iran dan Ukraina, serta bagaimana mekanisme pengendalian senjata akan disusun setelah New START berakhir. (*)



