Amankan Aset Negara di Kawasan Timur dan Perbatasan, Pelindo Regional 4 Gandeng Tiga Kejati

SEPAKAT BERSAMA. ​Executive Director 4 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4, Akhirman (ketiga dari kanan), bersama jajaran pimpinan Kejaksaan Tinggi (Kejati) menunjukkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) antara Pelindo Regional 4 dengan Kejati Papua, Kejati Papua Barat, dan Kejati Kalimantan Utara di Bali. (Foto: Dok. Humas Pelindo Regional 4)

MENITNEWS.CO.ID, ​MAKASSAR — PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4, resmi menggandeng tiga Kejaksaan Tinggi (Kejati) guna memperketat perlindungan aset negara, tata kelola perusahaan, serta kepastian hukum di sektor kepelabuhanan.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) bersama Kejati Papua, Kejati Papua Barat, dan Kejati Kalimantan Utara di Bali, Jumat (13/11/2026).

​Penandatanganan kesepakatan dilakukan langsung oleh Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Akhirman, bersama Kepala Kejati Papua Dr. Jefferdian, S.H., M.H., Kepala Kejati Papua Barat I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., serta Kepala Kejati Kalimantan Utara Yudi Indra Gunawan, S.H., M.H.

​Prosesi tersebut turut disaksikan oleh Kepala Kejati Bali Setiawan Budi Cahyono, S.H., M.Hum. yang hadir mewakili Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Department Head Litigasi Group Hukum Pelindo Agung Farhan, serta jajaran manajemen Pelindo Regional 4, Pelindo Terminal Petikemas, dan Pelindo Jasa Maritim.

​Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Akhirman, menegaskan bahwa kolaborasi ini krusial untuk memitigasi risiko hukum sekaligus memastikan seluruh proyek pengembangan pelabuhan berjalan selaras dengan regulasi yang berlaku.

​“Pelabuhan di Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara merupakan urat nadi logistik bagi masyarakat di kawasan timur dan perbatasan. Pendampingan Kejaksaan membantu kami mengambil keputusan bisnis secara tepat dan sesuai aturan, sehingga operasional pelabuhan tetap berjalan optimal dan memberikan kontribusi bagi negara,” ujar Akhirman dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

KAWASAN TIMUR. Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Akhirman (kedua dari kiri), berfoto bersama Kepala Kejati Papua Dr. Jefferdian, Kepala Kejati Papua Barat I Putu Gede Astawa, Kepala Kejati Kalimantan Utara Yudi Indra Gunawan, Kepala Kejati Bali Setiawan Budi Cahyono, serta perwakilan manajemen Pelindo usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Bali. (Foto: Dok. Humas Pelindo Regional 4)

​Melalui PKS yang berlaku selama dua tahun ke depan ini, Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan memberikan pendampingan hukum secara litigasi maupun nonlitigasi.

Bentuk dukungan tersebut meliputi pemberian pertimbangan hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), audit hukum (legal audit), hingga tindakan hukum melalui negosiasi, mediasi, dan fasilitasi.

​Selain itu, ruang lingkup kerja sama juga mencakup pengamanan dan pemulihan aset negara, penyelesaian piutang, pendampingan proyek strategis, pencegahan tindak pidana korupsi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

​Mewakili para Kepala Kejati, Kepala Kejati Kalimantan Utara, Yudi Indra Gunawan, menyatakan kesiapan institusinya dalam mengawal program strategis BUMN kepelabuhanan tersebut agar terhindar dari potensi persoalan hukum.

​“Kami akan mendampingi Pelindo Regional 4 secara profesional dalam melaksanakan kegiatan korporasi agar dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada negara,” tegas Yudi.

​Sinergi lintas lembaga ini sekaligus menjadi pijakan bagi Pelindo Regional 4 dalam memperkokoh penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) demi mewujudkan layanan kepelabuhanan yang transparan, profesional, dan berintegritas. (red)

Saluran Whatsapp Kami

Iklan