Pemprov Sulsel Perkuat Dialog Tripartit, Matangkan Pembahasan UMP 2027 Bersama Serikat Buruh dan Pengusaha

BANTUAN PEMPROV. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyerahkan bantuan penunjang kepada perwakilan serikat pekerja di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel. (Foto : Humas Pemprov Sulsel)

MENITNEWS.CO.ID, ​MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), memperkuat ruang dialog melalui silaturahmi bersama unsur serikat pekerja, Dewan Pengupahan, dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit.

Pertemuan strategis ini digelar untuk menyerap aspirasi sekaligus mematangkan proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan Tahun 2027 di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026).

​Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan bahwa komunikasi yang erat antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha merupakan kunci utama dalam membangun kesepahaman untuk merumuskan kebijakan pengupahan yang ideal.

​“Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama,” ujar Andi Sudirman.

​Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Gubernur menyatakan komitmen pemprov untuk memberikan perhatian yang lebih konkret terhadap kesejahteraan pekerja. Menurutnya, buruh dan pekerja memegang peran vital sebagai salah satu parameter penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan dan kinerja pemerintah daerah.

​“Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi,” tambahnya.

BAHAS UMP. Gubernur Sulsel bersama unsur Dewan Pengupahan, LKS Tripartit, dan perwakilan serikat buruh berfoto bersama dalam kegiatan dialog ketenagakerjaan dan pembahasan UMP 2027. (Foto : Humas Pemprov Sulsel)

​Dalam arahannya, Gubernur juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan agar lebih peka dan memahami dinamika, kebutuhan, serta aspirasi para pekerja.

​Terkait penetapan UMP 2027, Andi Sudirman menginstruksikan agar seluruh pihak tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman teknis dari pemerintah pusat.

Landasan data statistik resmi juga ditekankan sebagai acuan utama dalam proses penghitungan dan penyusunan rekomendasi upah.

​Ia pun mengajak seluruh elemen yang hadir untuk menjaga iklim dialog yang terbuka dan saling menghormati. Serikat pekerja diharapkan menyampaikan tuntutan berdasarkan data terukur, sementara pihak pengusaha diimbau menyampaikan kondisi riil dan tantangan dunia usaha secara transparan.

​“Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.

​Melalui sinergi dan komunikasi intensif ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan optimistis dapat mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, di mana kesejahteraan pekerja terjamin dan keberlangsungan dunia usaha tetap terjaga dengan baik. (red)

Saluran Whatsapp Kami

Iklan