Pemkot Makassar Siapkan Digitalisasi Pengangkutan Sampah di 15 Kecamatan, Armada Bakal Dipantau Real Time

DIGITALISASI SAMPAH. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (kiri), bersama Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra usai membahas penjajakan kerja sama sistem digitalisasi pengangkutan sampah di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar. (Foto: Humas Pemkot Makassar)

MENITNEWS.CO.ID, ​MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai menjajaki kerja sama dengan pihak swasta, untuk memodernisasi sistem mobilisasi dan pengangkutan sampah berbasis teknologi digital di 15 kecamatan.

Langkah ini diambil guna memastikan pergerakan seluruh armada kebersihan, mulai dari titik penjemputan hingga ke tempat pembuangan akhir (TPA), dapat terpantau secara real time dan transparan.

​Rencana transformasi tata kelola persampahan tersebut dibahas langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra, dalam pertemuan di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (16/11/2026).

​Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pembenahan sistem pengangkutan sampah harus menyesuaikan karakteristik geografis serta kompleksitas layanan kebersihan di Ibu Kota Sulawesi Selatan tersebut. Pasalnya, selama ini pola operasional kebersihan di tiap kecamatan belum seragam.

​”Dengan 15 kecamatan, termasuk satu kecamatan kepulauan, dan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, kebutuhan pengangkutan sampah di setiap wilayah tidak bisa disamakan,” ujar Munafri.

​Munafri menjelaskan, kondisi permukiman di Makassar yang didominasi gang dan lorong sempit membuat armada besar tidak dapat menjangkau seluruh titik. Selama ini, Pemkot mengandalkan kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah dari dalam lorong sebelum dipindahkan ke truk besar menuju TPA Tamangapa.

​Selain perbedaan jadwal angkut antara pagi dan malam hari di tiap wilayah, pengelolaan sampah dari sektor usaha seperti hotel, restoran, dan kafe (Horeka) juga masih beragam. Oleh karena itu, diperlukan satu sistem kendali terpusat agar biaya operasional dan kebutuhan armada dapat dihitung secara presisi setiap bulan.

​”Saya mau kondisi ini kita satukan menjadi satu kontrol. Saya tidak mau lagi terlalu ribet dengan urusan operasionalnya. Kita ingin menghitung berapa yang harus dibayarkan setiap bulan untuk memastikan seluruh sampah bisa terangkut,” tegasnya.

​Di tengah rencana penerapan teknologi digital tersebut, Munafri memastikan bahwa transformasi manajemen tidak akan menyingkirkan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup di sektor persampahan, termasuk para petugas lapangan dan pemulung.

Pemkot justru akan membentuk klaster kerja agar peran mereka tetap terakomodasi dalam sistem yang lebih tertata.

​”Ini bukan berarti kita menghilangkan pekerjaan pemulung atau orang-orang yang selama ini bekerja di sektor persampahan. Mereka tetap harus dilibatkan. Kita hanya ingin mengubah manajemen dari sistem konvensional menjadi sistem yang lebih layak dan tertata,” kata Munafri.

​Selain efisiensi armada, sistem terintegrasi ini juga diarahkan untuk menciptakan keadilan dalam penarikan retribusi sampah.

Pemkot ingin memastikan subsidi pembebasan retribusi tetap tepat sasaran bagi warga kurang mampu berdasarkan kategori daya listrik, sementara potensi retribusi dari kawasan komersial dan perumahan menengah ke atas dapat terdata dengan akurat.

BAHAS SAMPAH. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin saat mendengarkan pemaparan konsep pengelolaan armada pengangkut sampah berbasis Internet of Things (IoT) dari Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra (kanan), di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar. (Foto : Humas Pemkot Makassar)

​”Yang kita inginkan, ada perhitungan yang jelas. Berapa biaya operasional yang dikeluarkan, berapa retribusi yang masuk, dan bagaimana masyarakat yang memang perlu dibantu tetap mendapatkan pembebasan,” tambahnya.

​Teknologi IoT, Geofencing, dan Sensor BBM

​Sementara itu, Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra, memaparkan bahwa pihaknya menawarkan konsep pengelolaan armada berbasis Internet of Things (IoT), Fleet Management System, dan Transportation Management System.

Skema kerja sama yang diusung adalah Business to Service (BTS) atau by the service, sehingga Pemkot Makassar tidak perlu dibebani pengadaan perangkat secara mandiri.

​”Sistem ini memungkinkan Pemerintah Kota memantau aktivitas kendaraan kebersihan secara langsung, mulai dari pergerakan armada, rute pengangkutan, volume pekerjaan, penggunaan bahan bakar minyak (BBM), hingga biaya operasional yang dikeluarkan,” jelas Novi Candra.

​Ia menambahkan, setiap unit armada nantinya akan dilengkapi teknologi geofencing untuk membatasi wilayah operasional. Jika kendaraan keluar dari rute penugasan atau terindikasi mengangkut sampah komersial di luar ketentuan, sistem dapat mendeteksi sekaligus menonaktifkan kendaraan dari jarak jauh.

​Teknologi sensor juga disematkan untuk mendeteksi anomali konsumsi BBM berdasarkan jarak tempuh dan waktu operasional.

Sebagai gambaran, dalam proyek serupa yang pernah ditangani perusahaannya, sensor tersebut berhasil mendeteksi penyimpangan konsumsi BBM pada tiga hingga empat unit dari total 10 armada yang beroperasi.

​Seluruh data operasional tersebut, termasuk notifikasi jadwal servis berkala kendaraan, nantinya dapat dipantau langsung oleh pemerintah melalui aplikasi ponsel pintar maupun ruang kendali (control room).

​”Konsep ini kita harapkan dapat mengintegrasikan pengawasan pemerintah, operasional armada, serta partisipasi masyarakat dalam satu sistem pelayanan kebersihan yang lebih modern,” tutup Candra.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Andi Muhammad Rusli, menilai langkah digitalisasi armada sampah merupakan terobosan mendesak untuk menekan kebocoran anggaran operasional di perkotaan.

“Selama ini persoalan klasik pengelolaan sampah di kota besar adalah inefisiensi rute dan pemborosan BBM. Jika sensor IoT dan geofencing benar-benar diterapkan dengan skema by the service, Pemkot bisa menghemat APBD sekaligus memastikan tidak ada lagi tumpukan sampah yang terlewat akibat armada yang melenceng dari rute,” ujarnya saat dimintai tanggapan terpisah.

Sementara itu, rencana integrasi sistem ini disambut positif oleh warga Kecamatan Panakkukang, Rahmat Hidayat (38). Ia berharap digitalisasi tersebut berdampak langsung pada ketepatan jadwal pengangkutan sampah di kawasan permukiman.

“Selama ini jadwal angkut di lorong kadang tidak menentu, sehingga sampah menumpuk dan menimbulkan bau. Kalau semuanya sudah terpantau lewat sistem dan ada kontrol yang jelas, kami sebagai warga tentu sangat mendukung, apalagi jika retribusinya juga transparan,” ungkapnya. (adv)

Saluran Whatsapp Kami

Iklan