MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, memperkuat komitmen pemerataan pembangunan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memastikan masyarakat di wilayah kepulauan mendapat akses layanan dasar dan fasilitas publik yang lebih setara dengan warga di daratan.

Komitmen tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Pesta Rakyat dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia di Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Jumat (4/9/2026) malam.

Munafri yang akrab disapa Appi mengatakan, kunjungan ke wilayah kepulauan dilakukan untuk melihat dan merasakan secara langsung kondisi yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Kunjungan kami malam ini di wilayah Kepulauan Sangkarrang untuk merasakan langsung kondisi yang setiap hari dihadapi masyarakat pulau,” ujar Appi.

Menurutnya, kehadiran pemerintah di wilayah kepulauan tidak boleh sebatas kunjungan seremonial. Pemkot Makassar, kata dia, datang dengan membawa program dan rencana pembangunan yang diarahkan untuk memperkuat pemerataan di seluruh pulau.

“Kami hadir bukan hanya membawa cerita, tapi ada program, ada fasilitas dan ada visi pembangunan serta pemerataan pembangunan yang akan kami hadirkan di semua pulau di wilayah Kecamatan Sangkarrang,” tegasnya.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemkot Makassar adalah pendidikan. Appi menyebut sejumlah sekolah di wilayah kepulauan yang sebelumnya telah melalui proses survei kini mulai memasuki tahap pembangunan.

Sebagian fasilitas pendidikan tersebut telah selesai dibangun, sedangkan beberapa lainnya masih dalam proses administrasi untuk mendapatkan dukungan pembangunan.

Pemkot Makassar juga menyiapkan kebijakan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi anak-anak yang berasal dari wilayah kepulauan.

Mulai 2027, Pemkot Makassar berencana memberikan beasiswa bagi anak-anak pulau yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Mulai tahun 2027 saya sudah menyampaikan kepada Pak Sekda untuk memastikan pemberian beasiswa kepada anak-anak pulau yang akan menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi,” kata Appi.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dari agenda pemerataan pembangunan. Anak-anak yang tinggal di pulau harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

“Ini penting sekali untuk memastikan supaya kehidupan dan pendidikan saudara-saudara kita yang ada di pulau ini bisa juga ikut naik sama dengan saudara-saudara kita yang ada di daratan,” ujarnya.

Di sektor pelayanan pemerintahan, Pemkot Makassar juga menyiapkan pembangunan Kantor Lurah Barrang Lompo. Pembangunan tersebut ditargetkan mulai masuk dalam penganggaran 2027.

Appi memastikan kantor lurah akan dibangun sebagai fasilitas pelayanan pemerintahan yang lebih representatif bagi masyarakat.

“Tahun depan (2027) sudah masuk dalam penganggaran kita untuk memastikan Kantor Lurah Barrang Lompo ini akan dibangun sesuai dengan peruntukannya,” katanya.

Dengan pembangunan tersebut, pelayanan masyarakat diharapkan semakin nyaman dan efektif.

Kantor lurah nantinya tidak lagi memanfaatkan rumah dinas sebagai tempat pelayanan.

Pemkot Makassar juga akan mengupayakan pembangunan kantor lurah tersebut berjalan beriringan dengan pembangunan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Pemerataan pembangunan juga menyasar infrastruktur dasar. Pemkot Makassar berencana membenahi sejumlah ruas jalan di pulau-pulau yang berada di wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Appi meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) melakukan survei langsung untuk mengidentifikasi ruas jalan yang membutuhkan perbaikan.

“Perbaikan jalan ini dengan Dinas PU akan turun mensurvei di beberapa ruas jalan yang ada di pulau,” ungkapnya.

Selain jalan, penerangan juga menjadi perhatian pemerintah. Pemkot Makassar melalui dinas terkait akan menghadirkan lampu penerangan jalan di sejumlah wilayah kepulauan untuk mendukung aktivitas masyarakat.

Kebutuhan lain yang dinilai mendesak adalah fasilitas dermaga. Menurut Munafri Arifuddin, keberadaan sejumlah dermaga yang memadai akan sangat membantu mobilitas masyarakat dan kapal yang beraktivitas antarpulau.

“Yang paling penting yang kami usahakan sekarang ini penyediaan beberapa dermaga untuk kapal sandar di beberapa pulau yang ada di Kecamatan Sangkarrang,” jelas Munafri Arifuddin.

Namun, pembangunan dermaga tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Pemkot Makassar. Karena itu, Pemkot akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendorong realisasi fasilitas tersebut.

“Walaupun ini tidak mudah karena kebijakannya tidak ada di pemerintah kota, tapi kami akan mencoba mengakses ke instansi terkait untuk memastikan kehadiran dermaga-dermaga yang ada di kumpulan Sangkarrang ini,” lanjutnya.

Untuk mempermudah mobilitas warga, Pemkot Makassar juga menyiapkan penguatan transportasi laut antarpulau.

Appi menyampaikan rencana penambahan armada pete-pete laut sekaligus peningkatan frekuensi perjalanan kapal. Layanan tersebut diarahkan agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis.

“Insyaallah penambahan pete-pete laut dan jam berputar kapal laut akan kita tingkatkan untuk memastikan sarana transportasi antarpulau ini bisa jalan dengan gratis,” ujarnya.

Pemkot Makassar masih menyusun skema terbaik terkait rute dan pola operasional transportasi laut tersebut. Pemerintah ingin layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat kepulauan.

“Kami akan memastikan ini menjadi sarana transportasi yang bisa dipergunakan oleh masyarakat pulau sehingga dalam rangka mengakses kegiatan perjalanan sudah tidak ribet lagi,” jelas Appi.

Pemkot Makassar juga akan memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru.

Namun, Appi menekankan bahwa penempatan guru di wilayah kepulauan tidak semata-mata berbicara mengenai jumlah tenaga pengajar. Guru yang bertugas di pulau juga harus mampu memahami karakter masyarakat dan peserta didik.

“Begitu pula dengan guru-guru untuk mencukupi kebutuhan pendidikan, beberapa masyarakat atau beberapa sekolah yang masih membutuhkan tambahan guru di pulau akan kita cukupi,” katanya.

Appi berharap guru yang ditempatkan di kepulauan dapat tinggal dan berinteraksi bersama masyarakat sehingga memahami kebutuhan anak didiknya secara lebih baik.

“Guru-guru yang ada di pulau adalah guru-guru yang mengerti dengan karakter orang-orang yang ada di pulau. Guru-guru yang ada di pulau adalah guru-guru yang mau tinggal bersama masyarakat yang ada di pulau,” tegasnya.

Ia tidak menginginkan tenaga pendidik hanya datang ke wilayah tugas dalam waktu singkat kemudian meninggalkan pulau dalam waktu lama.

Menurut Appi, guru di wilayah kepulauan harus mampu memberikan pembelajaran tambahan, menanamkan nilai-nilai positif, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan peserta didik.

Dalam kesempatan tersebut, Appi menyampaikan apresiasi kepada Camat Kepulauan Sangkarrang beserta jajaran, ketua RT, ketua RW, dan tokoh masyarakat yang selama ini mendukung program pemerintah.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat terus diperkuat agar berbagai program prioritas di wilayah kepulauan dapat berjalan secara maksimal.

“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Camat serta seluruh jajaran, ketua RT, ketua RW, tokoh-tokoh masyarakat untuk terus memberikan support dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan prioritas yang akan diberikan,” kata Appi.

Appi menegaskan, pembangunan di Kepulauan Sangkarrang bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah. Seluruh program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Berharap bahwa apa yang kita lakukan ini bukan kepentingan pemerintah, tapi kepentingan dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat, khususnya yang ada di Kepulauan Sangkarrang,” tutupnya.

Kehadiran Appi di Pulau Barrang Lompo mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Pemkot Makassar menempatkan pemerataan pembangunan wilayah kepulauan sebagai bagian dari upaya memastikan masyarakat yang tinggal di pulau memperoleh akses pendidikan, pelayanan pemerintahan, infrastruktur, penerangan, transportasi, dan fasilitas publik yang semakin baik. (*)