MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mempertegas komitmennya dalam menangani penyebaran penyakit menular HIV/AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM). Penguatan sinergi lintas sektor hingga tingkat kelurahan menjadi strategi utama untuk menekan angka kasus penyakit menular di wilayah perkotaan.
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyampaikan hal tersebut saat membuka Pertemuan Penguatan Forum Kemitraan untuk Pencegahan dan Penanggulangan ATM Bersumber Anggaran Dana Kelurahan. Acara yang diinisiasi oleh Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) ini berlangsung di Graha Pena, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (14/9/2026).
Aliyah menegaskan bahwa persoalan ATM tidak bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan semata. Sebagai hub dan pintu gerbang kawasan Indonesia Timur, Makassar memerlukan keterlibatan aktif seluruh dinas terkait, pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga masyarakat sipil. Sektor sosial, pendidikan, dan pemukiman dipandang memiliki peran vital yang saling berkaitan.
Pemerintah Kota Makassar terus mengalokasikan anggaran daerah guna mendukung langkah promotif, preventif, penemuan kasus, hingga pengobatan. Mantan Anggota DPR RI Komisi IX tersebut turut menyoroti pentingnya efisiensi dan akuntabilitas anggaran agar manfaat penanganan kesehatan dapat dirasakan langsung oleh pasien dan tenaga medis.
Masalah penyakit menular dinilai ber dampak luas terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk berpotensi menekan tingkat produktivitas dan memperburuk angka kemiskinan. Oleh karena itu, skema pembiayaan inovatif memanfaatkan APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Kelurahan dinilai perlu dioptimalkan agar penanganan berjalan terintegrasi.
Dukungan serupa disampaikan Ketua ADINKES Provinsi Sulawesi Selatan M. Ishak Iskandar. Pria yang juga menjabat Asisten I Pemprov Sulsel ini menekankan bahwa pendekatan medis harus diimbangi dengan perbaikan faktor lingkungan, sosial, dan perilaku. Pemanfaatan dana kelurahan diharapkan mampu memperkuat peran kader kesehatan serta mengikis stigma terhadap penderita.
Sementara itu, Program Koordinator RSSH ADINKES Sulsel Raden Muliati menambahkan bahwa perencanaan penganggaran di tingkat kelurahan perlu disusun secara inklusif berdasarkan kebutuhan warga. Integrasi program penanggulangan ATM dapat disisipkan ke dalam agenda kelurahan yang sudah berjalan, seperti sosialisasi dan edukasi kesehatan.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nursaidah Sirajuddin, Sekretaris Dinas Kesehatan Ahmad Asy’ari, jajaran Bappeda, 11 Kepala UPTD Puskesmas, serta jajaran camat, lurah, dan organisasi masyarakat sipil. Seluruh pihak berkomitmen menyatukan langkah demi merealisasikan target eliminasi AIDS, TBC, dan Malaria pada tahun 2030. (Adv)
