MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mendorong adanya pembatasan BBM bersubsidi yang ramah bagi para pekerja lapangan. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengusulkan agar para pengemudi ojek online mendapat perlakuan khusus atau relaksasi jika pembatasan operasional kendaraan roda dua berbasis ganjil-genap diterapkan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Usulan tersebut disampaikan Munafri dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026). Pertemuan itu dihadiri jajaran Pemprov Sulsel, Pertamina, serta unsur Forkopimda.
Pria yang akrab disapa Appi ini menilai mobilitas pengemudi ojek online memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat pengguna kendaraan pribadi pada umumnya. Karena menggantungkan pendapatan harian dari aktivitas di jalan, pembatasan pengisian BBM dinilai berpotensi langsung menekan tingkat perekonomian mereka.
Menurut Appi, skema ganjil-genap yang diterapkan secara seragam akan membatasi ruang gerak pengemudi ojek online dalam mencari penumpang maupun menyelesaikan pesanan pengantaran. Dampak antrean panjang yang belakangan terjadi di sejumlah SPBU pun dinilai sudah cukup memberatkan para pengoperasi angkutan berbasis aplikasi tersebut.
Guna mencegah penyalahgunaan di lapangan, Appi menyarankan agar kendaraan para pengemudi ojek online diberi penanda atau identitas khusus. Penanda ini akan mempermudah petugas SPBU serta satgas mengonfirmasi keabsahan identitas pengemudi saat pengisian bahan bakar.
Ia menambahkan bahwa kebijakan pengecualian ini harus ditopang dengan petunjuk pelaksanaan yang tegas. Koordinasi ketat antara Pertamina, Pemerintah Provinsi Sulsel, pengelola SPBU, dan aparat penegak hukum menjadi syarat mutlak agar kelonggaran ini benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab.
Di samping perlindungan bagi pengemudi ojek online, Wali Kota Makassar juga menyoroti ketersediaan pasokan BBM bersubsidi secara menyeluruh. Ia mendesak Pertamina untuk lebih proaktif menghitung pola konsumsi warga agar penambahan kuota tidak baru dilakukan setelah timbul antrean panjang atau kelangkaan di masyarakat.
Masalah ketidakseimbangan pasokan antarjenis BBM dan disparitas harga juga tak luput dari perhatiannya. Appi meminta Pertamina mencermati perbedaan harga yang berisiko memicu migrasi konsumsi masyarakat ke jenis BBM tertentu, sehingga kebijakan distribusi yang diambil tidak malah memperberat beban ekonomi warga.
Rapat koordinasi dan evaluasi tata kelola BBM tersebut turut dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, serta perwakilan dari Kepolisian Daerah, Kodam, dan Kejaksaan Tinggi Sulsel. (Adv)
