MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi kembali turun langsung memantau antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Sabtu (12/9/2026).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan persoalan antrean BBM yang terjadi di sejumlah titik tidak berlarut-larut hingga mengganggu aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas.
Setelah sehari sebelumnya mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda dan meninjau antrean kendaraan di SPBU Jalan Ratulangi, Munafri kembali melakukan pemantauan. Kali ini, ia mengecek langsung pelayanan BBM di SPBU Pertamina Jalan A.P. Pettarani.
Peninjauan tersebut dilakukan bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Executive General Manager PT Pertamina Regional Sulawesi Deny Sukendar.
Di lokasi, Munafri tidak hanya melihat kondisi antrean kendaraan. Ia juga mengevaluasi teknis pelayanan di dalam area SPBU untuk memastikan proses pengisian BBM dapat berlangsung lebih cepat.
Munafri meminta PT Pertamina Patra Niaga dan seluruh pengelola SPBU memperkuat komitmen dalam mengatasi antrean kendaraan yang terjadi setiap hari.
Menurutnya, persoalan antrean tidak cukup ditangani dengan memastikan ketersediaan stok BBM. Kecepatan pelayanan di SPBU juga menjadi faktor penting dalam mengurai antrean.
“Tak hanya stok supply BBM cukup, tetapi pelayanan juga harus cepat oleh petugas SPBU. Semua nozzle harus difungsikan secara maksimal sehingga masyarakat tidak terlalu lama berada dalam antrean,” kata Munafri.
Ia meminta pengelola SPBU mengoptimalkan seluruh fasilitas pengisian yang tersedia sepanjang memenuhi aspek keamanan dan ketentuan operasional.
Munafri menilai semakin cepat kendaraan dilayani, semakin kecil kemungkinan antrean menumpuk di dalam maupun di luar kawasan SPBU hingga mengganggu badan jalan.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga berdialog langsung dengan warga yang tengah mengantre BBM. Sejumlah masyarakat menyampaikan keluhan mengenai panjangnya antrean serta proses penggunaan sistem barcode yang dinilai turut memengaruhi durasi pelayanan.
Keluhan tersebut, kata Munafri, menjadi masukan penting bagi pemerintah dan pihak terkait dalam mengevaluasi penanganan antrean BBM.
“Kita dengarkan masyarakat. Mereka ingin dilayani dengan cepat. Jadi pihak SPBU tidak hanya bicara soal stok, tetapi bagaimana sistem pelayanan di lapangan ini bisa dibuat lebih cepat dan tertib,” ujarnya.
Selain mempercepat pelayanan, Munafri mendorong adanya pengaturan teknis terhadap kendaraan yang masuk ke SPBU.
Pengaturan tersebut diperlukan agar antrean tidak mengular hingga ke badan jalan dan mengganggu pengguna jalan lainnya.
Salah satu skema yang didorong Pemerintah Kota Makassar adalah pengaturan waktu pengisian BBM bagi kendaraan berukuran besar, seperti bus dan truk.
Pemkot Makassar akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pertamina, TNI, Polri, serta pihak terkait untuk mengarahkan kendaraan besar melakukan pengisian BBM pada malam hingga dini hari, yakni pukul 21.00 hingga 05.00 WITA.
“Kita akan koordinasikan dengan semua pihak. Bus dan truk ini kita arahkan pada jam tertentu, pukul 21.00 sampai 05.00 WITA, sehingga pada siang hari antrean bisa lebih terkendali,” jelas Munafri.
Menurutnya, pengaturan tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan pada jam aktivitas masyarakat sekaligus memberikan ruang pelayanan yang lebih lancar bagi kendaraan lainnya.
Langkah itu menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi tekanan terhadap arus lalu lintas di tengah antrean BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Makassar.
Munafri menegaskan, penanganan persoalan antrean BBM tidak boleh berhenti pada rapat dan koordinasi. Setiap keputusan harus diterjemahkan menjadi langkah konkret yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Karena itu, Pemkot Makassar bersama Pemprov Sulsel dan Pertamina akan mempercepat koordinasi teknis, termasuk menyiapkan surat edaran sebagai dasar pengaturan kendaraan di lapangan.
“Kita ingin ada langkah konkret. Jangan masyarakat yang terus menjadi korban karena antrean panjang. Stok harus aman, pelayanan harus cepat, dan pengaturan di lapangan harus jelas,” tegasnya.
Pemkot Makassar memastikan pemantauan terhadap kondisi SPBU akan terus dilakukan. Evaluasi juga akan dilakukan bersama pihak terkait untuk memastikan pelayanan BBM kembali berjalan tertib dan normal serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan kelancaran lalu lintas. (*)
