MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menekankan pentingnya etika dan integritas bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan kewenangan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Jufri saat menjadi narasumber pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II dan III Tahun 2026 di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah IV (BBPKA-APDN IV), Jalan Paccerakkang, Makassar, Senin (14/9/2026).
Dalam pemaparannya, Jufri mengaitkan etika dan integritas dengan penggunaan kewenangan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan pelayanan publik.
“Karena, kewenangan tanpa etika dapat menyimpang, dan kompetensi tanpa integritas dapat kehilangan arah,” kata Jufri.
Menurut Jufri, nilai-nilai Pancasila perlu menjadi landasan moral dalam kepemimpinan ASN. Nilai tersebut tidak cukup hanya dipahami secara konseptual, tetapi harus diterjemahkan dalam perilaku sehari-hari, khususnya ketika aparatur mengambil keputusan, menggunakan kewenangan, dan membangun budaya organisasi.
Ia mendorong peserta PKP untuk memahami secara mendalam hakikat etika, integritas, dan kepemimpinan berbasis Pancasila. Pemahaman itu kemudian perlu dihubungkan dengan perilaku kepemimpinan ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Jufri juga meminta peserta memiliki kemampuan menganalisis berbagai persoalan yang dihadapi aparatur, termasuk ketika menghadapi dilema etika, konflik kepentingan, maupun risiko penyalahgunaan kewenangan.
Menurutnya, kepemimpinan ASN tidak hanya diukur dari kemampuan menjalankan tugas administratif, tetapi juga dari keteladanan dan kemampuan membangun lingkungan kerja yang berintegritas.
“Menjadi teladan artinya membangun budaya organisasi yang berintegritas dan berorientasi kepentingan publik,” ujarnya.
Jufri menegaskan, proses pembelajaran dalam pelatihan kepemimpinan tidak boleh berhenti pada penguasaan teori dan konsep.
Para peserta harus mampu menerjemahkan pengetahuan yang diperoleh ke dalam tindakan nyata di lingkungan kerja.
Hal itu dapat dilakukan melalui perubahan pola pikir, keteladanan dalam menjalankan tugas, penguatan budaya integritas, serta pelaksanaan kerja yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Belajar bersama, berpikir untuk lebih baik, bertindak lebih tepat, dan untuk pelayanan yang lebih baik,” kata Jufri.
Melalui PKP tersebut, Jufri berharap peserta mampu menjadi pemimpin pengawas yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis dan manajerial, tetapi juga menjunjung tinggi etika, integritas, serta nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas pemerintahan. (Adv)
