MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Forum Wakil Rektor Bidang Akademik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia menyoroti potensi celah kecurangan pada seluruh jalur seleksi masuk perguruan tinggi, baik Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), maupun jalur Mandiri.
Persoalan integritas penerimaan mahasiswa baru ini menjadi salah satu fokus pembahasan mendesak dalam forum tahunan yang berlangsung di Hotel Unhas, Makassar, Kamis (17/9/2026).
Ketua Panitia yang juga Wakil Rektor I Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Muhammad Rusli, menyatakan bahwa tiap jalur penerimaan memiliki mekanisme dan karakteristik berbeda yang sama-sama menyimpan potensi kelemahan. Forum ini difokuskan untuk Merumuskan konsep mitigasi bersama guna menutup celah manipulasi dalam proses seleksi.
“Semua jalur sebenarnya memiliki celah. Kalau kita melihat potensi kecurangan baik di SNBP, SNBT maupun jalur mandiri dengan sistem penerimaan yang berbeda-beda di setiap perguruan tinggi pasti ada celahnya,” tegas Rusli saat ditemui di lokasi kegiatan.
Hasil dari pembahasan forum akademik ini nantinya diserahkan kepada Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) sebelum diteruskan resmi sebagai rekomendasi kebijakan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kementerian Diktisaintek).
Rasionalisasi Perhitungan BKT dan UKT
Selain isu integritas rekrutmen, forum turut menyasar persoalan krusial yang berdampak langsung pada masyarakat, yakni tata kelola pembiayaan pendidikan tinggi. Rektor Unhas, Prof. Jamaluddin Jompa, menegaskan bahwa perhitungan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) harus menjadi perhatian utama bidang akademik, bukan sekadar urusan administrasi keuangan.
Prof. Jamaluddin mendorong PTN se-Indonesia, seperti Unhas, Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), untuk duduk bersama menyusun standar perhitungan BKT yang transparan dan akurat untuk program studi yang setara.
“Kita harus rasionalisasi kembali berapa BKT tiap program studi. Unand, Unsrat, Unhas bisa duduk bersama membuat standar BKT untuk prodi yang sama supaya kita tidak ngarang-ngarang,” beber Prof. Jamaluddin.
Ia menambahkan, angka BKT yang akurat berbasis kebutuhan riil laboratorium, sarana akademik, dan bahan praktikum sangat mutlak. Data tersebut dibutuhkan untuk memperlihatkan kesenjangan (gap) antara pembiayaan riil pendidikan dengan kemampuan bayar masyarakat melalui UKT, sehingga pemerintah dapat memberikan besaran subsidi yang tepat.
Efektivitas KIP Kuliah untuk Indonesia Timur
Masalah transparansi pembiayaan juga dikaitkan dengan ketepatan sasaran bantuan sosial pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Terutama untuk kawasan Indonesia Timur yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi, pimpinan bidang akademik diminta mengantongi data detail kesejahteraan mahasiswa pada tingkat desil satu hingga empat.
Sejalan dengan hal itu, pimpinan Forum Wakil Rektor Bidang Akademik dari Universitas Brawijaya, Prof. Imam Santoso, menilai integrasi antara seleksi berintegritas, perhitungan pembiayaan yang adil, serta tata kelola pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi kunci agar mahasiswa dapat menyelesaikan masa studi tepat waktu tanpa terkendala mutu maupun biaya. (Hdyt)
