MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah di kawasan Sulawesi mengidentifikasi sektor unggulan masing-masing guna menopang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Setiap daerah diharapkan tidak sekadar mengandalkan belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), melainkan mampu membangun ekosistem ekonomi terintegrasi.
Pesan tersebut ditegaskan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi se-Sulawesi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (18/9/2026). Forum yang dipandu Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman ini dihadiri jajaran gubernur, bupati, dan wali kota se-Sulawesi.
Bima Arya menjelaskan bahwa pencapaian target nasional sangat bergantung pada kinerja ekonomi di tingkat tapak. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) tengah berkeliling daerah untuk mendampingi para kepala daerah.
“Hari ini rangkaian dari kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah, Kemendagri bersama-sama dengan BPS dan Bappenas, mengundang teman-teman kepala daerah untuk fokus merumuskan strategi dari pertumbuhan ekonomi sebagai turunan dari arahan Bapak Presiden,” ujar Bima Arya usai rapat.
Ia menekankan pentingnya pemahaman teknis kepala daerah terhadap komponen pembentuk Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Selain konsumsi dan belanja pemerintah, inovasi di sektor riil menjadi krusial.
Sebagai contoh, Bima menyoroti langkah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) di Sulawesi Selatan yang dinilai berhasil membangun hilirisasi pangan meski memiliki keterbatasan APBD. Menurutnya, Sidrap mampu menciptakan ekosistem yang membuat perekonomian daerah bergerak cepat.
Khusus untuk Sulawesi Selatan, Wamendagri mengapresiasi laju pertumbuhan ekonomi provinsi yang berada di atas rata-rata nasional serta laju inflasi yang relatif terjaga. [PERLU VERIFIKASI REDAKSI: Angka pasti LPE dan inflasi Sulsel kuartal berjalan].
Kendati demikian, Bima memberikan catatan kritis. Capaian positif di tingkat provinsi tersebut harus dipastikan selaras dengan kondisi di 24 kabupaten dan kota, serta memberikan dampak langsung pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.
“PR-nya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi di tingkat Sulawesi Selatan secara agregat itu juga bisa diikuti pertumbuhan ekonomi di kota/kabupaten dan juga berdampak pada kesejahteraan, pengurangan pengangguran, pengetesan kemiskinan, dan lain-lain,” tegas mantan Wali Kota Bogor tersebut.
Senada dengan hal itu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi memaparkan bahwa pendekatan pembangunan ekonomi tidak bisa diseragamkan. Karakteristik struktur ekonomi tiap wilayah memegang peranan kunci dalam penentuan kebijakan.
Sonny mencontohkan, daerah yang ditopang oleh sektor industri pengolahan memerlukan stimulus dan strategi yang berbeda dibanding daerah yang mengandalkan sektor pertanian. Oleh sebab itu, akurasi data daerah menjadi fondasi utama penentuan arah kebijakan ekonomi lokal. (Adv)
