MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menekankan pentingnya pengelolaan potensi daerah yang terintegrasi dan berbasis data untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di seluruh kawasan Sulawesi. Langkah ini dinilai krusial agar potensi sumber daya alam dan pertanian tidak terbuang sia-sia akibat ego sektoral antardaerah.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi se-Sulawesi yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (18/9/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, yang memandu jalannya rakor menyampaikan bahwa Sulawesi memegang peran yang kian vital dalam peta pembangunan nasional. Namun, optimalisasi potensi tersebut membutuhkan kebijakan bersama yang berkesinambungan.
Integrasi dan Konektivitas Antardaerah
Dalam keterangannya, Jufri menyebutkan bahwa rapat koordinasi ini menjadi ruang strategis untuk membedah struktur ekonomi kawasan, memetakan hambatan, serta merumuskan kerja sama konkret antarpemerintah daerah.
“Kita harus memahami bahwa potensi itu akan menjadi kekuatan pembangunan kalau kita kelola dengan kebijakan yang terintegrasi berbasis data, dilakukan berkelanjutan, dan melibatkan sinergi antar daerah,” ujar Jufri.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi suatu daerah mustahil berdiri sendiri tanpa ditopang oleh konektivitas dengan wilayah tetangga. Aliran investasi dan mobilitas barang jasa lintas batas daerah menjadi kunci daya saing kawasan.
“Tidak ada suatu daerah yang bisa tumbuh optimal kalau berjalan sendiri. Pertumbuhan sebuah wilayah akan semakin kuat ketika konektivitas ekonomi antar daerah terbangun dan investasi bergerak lintas wilayah, serta semua pemerintahan terlibat saling memperkuat,” tegasnya.
Penguatan Kinerja Berbasis Data
Rakor ini menghadirkan tiga narasumber utama dari pemerintah pusat, yakni Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam.
Dalam pemaparannya yang berjudul “Memahami Statistik dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, Sonny Harry Budiutomo Harmadi memaparkan pentingnya pemahaman data statistik bagi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan publik agar akurat dan tepat sasaran.
Sementara itu, Deputi Bappenas Medrilzam membawakan materi “Penguatan Kinerja Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Ia menggarisbawahi perlunya penyelarasan program pembangunan daerah dengan prioritas nasional agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara merata.
Rapat ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi para kepala daerah di Sulawesi untuk menyusun langkah kolaboratif, khususnya dalam memperlancar jalur logistik, perdagangan antardaerah, dan daya tarik investasi di Indonesia timur. (Adv)
