MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap skema pembiayaan pengembangan industri bioetanol nasional yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, dan masyarakat.
Pemerintah akan menyiapkan kepastian lahan sekaligus memastikan legalitas kawasan, sedangkan masyarakat didorong menjadi bagian dari ekosistem usaha bioetanol agar manfaat ekonomi industri tersebut dapat dirasakan secara luas.
Hal itu disampaikan Mentan Amran seusai Rapat Program Khusus Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai provinsi di Indonesia di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian energi nasional melalui pengembangan biofuel berbasis komoditas pertanian.
“Sekarang pangan selesai (swasembada), protein sudah selesai. Sekarang etanol kita kejar. Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakan masif seluruh Indonesia,” kata Amran.
Menurut Amran, pengembangan bioetanol nasional akan bertumpu pada tiga komoditas strategis, yakni tebu, ubi kayu, dan jagung.
Pemerintah mendorong pembangunan kawasan bahan baku yang terintegrasi dengan industri pengolahan. Skema tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Dari sisi pembiayaan, investasi industri bioetanol akan mengandalkan sinergi BUMN dan swasta.
Pemerintah akan berperan dalam memastikan ketersediaan dan kepastian lahan sehingga investor memiliki dasar yang jelas untuk membangun industri.
“Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara. Lahannya dikawal oleh negara,” ujar Amran.
Ia menjelaskan, BUMN akan diprioritaskan untuk masuk pada tahap awal sesuai dengan kapasitas pembiayaannya. Setelah kemampuan BUMN dimaksimalkan, kebutuhan investasi berikutnya akan dibuka kepada sektor swasta.
“Kita upayakan, kita prioritaskan BUMN dulu. Kalau BUMN oke, sudah maksimal, bisa 30 persen, bisa 40 persen, bisa 50 persen. Pokoknya berapa kemampuan BUMN, sesudah itu swasta. Dan swasta pasti antri. Pengalaman kami antri. Yang penting kepastian lahan. Makanya ini lahan kita menjadi prioritas,” katanya.
Amran menegaskan kepastian lahan menjadi salah satu faktor utama untuk mempercepat realisasi investasi bioetanol.
Karena itu, pemerintah akan mengawal proses penentuan lokasi hingga legalitas lahan agar pengembangan kawasan industri bioetanol dapat berjalan secara tertib dan berkelanjutan.
“Itu lahan dulu, penentuan lahan, legalitas lahan. Dan itu dikawal oleh pemerintah,” tegasnya.
Selain memastikan investasi berjalan, pemerintah juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan industri bioetanol.
Amran mengatakan pengembangan bioetanol tidak boleh hanya memberikan ruang kepada korporasi.
Masyarakat harus memperoleh porsi dalam ekosistem usaha, terutama melalui penyediaan bahan baku dan pengembangan usaha di kawasan produksi.
“Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Ini dia tumbuh bersama perusahaan. Sekarang nggak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat. Ini yang kita dorong ekonomi rakyat,” jelasnya.
Pemerintah juga membuka ruang bagi pengusaha daerah untuk terlibat dalam pengembangan industri bioetanol.
Menurut Amran, keterlibatan pelaku usaha lokal penting agar investasi tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar, tetapi juga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat kabupaten dan provinsi.
“Kalau bisa ada pengusaha daerah, usulkan. Ini untuk pemerataan pembangunan. Kalau tidak ada, kabupaten ke provinsi baru nasional,” ujarnya.
Amran menilai pengembangan bioetanol berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas. Selain meningkatkan permintaan terhadap komoditas pertanian, program tersebut dapat mendorong pertumbuhan industri pengolahan dan membuka lapangan kerja baru.
“Kalau ini terjadi, minimal itu 8 juta tenaga kerja tercipta dan tenaga kerja permanen,” katanya.
Pengembangan bioetanol juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Peningkatan produksi biofuel dalam negeri diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis impor sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.
Pemerintah menargetkan pengembangan bioetanol dilakukan secara bertahap menuju implementasi E20 pada 2029 dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.
Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk membangun kedaulatan energi sekaligus memperluas manfaat ekonomi dari sektor pertanian.
“Intinya adalah bagaimana kita berdaulat energi, pangan, protein. Insyaallah Indonesia menjadi negara besar, negara superpower ke depan,” pungkas Amran. (*)
