MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Sebanyak 25 organisasi nonpemerintah (NGO) dilibatkan dalam kampanye perlindungan perempuan dan anak yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar di kawasan Car Free Day (CFD) Boulevard, Minggu (8/11/2026).
Keterlibatan organisasi masyarakat tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu tindak lanjut yang direncanakan adalah pembentukan grup komunikasi lintas organisasi agar informasi mengenai kasus yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti.
Selain kampanye terbuka, kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan HUT ke-419 Kota Makassar itu juga menghadirkan layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), termasuk fasilitas konseling dan pendampingan psikologis gratis bagi masyarakat.
Kepala DP3A Kota Makassar, dr. Ita Anwar, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari shelter warga di tingkat kelurahan, NGO, Forum Anak, Forum Anak Disabilitas hingga jajaran DP3A.
“Alhamdulillah kegiatan ini melibatkan seluruh shelter warga di kelurahan se-Kota Makassar, 25 organisasi nonpemerintah (NGO), Forum Anak, Forum Anak Disabilitas, serta jajaran DP3A Kota Makassar,” kata Ita.
Menurut dia, keterlibatan berbagai organisasi diharapkan tidak berhenti pada kegiatan kampanye, tetapi berlanjut dalam koordinasi penanganan kasus kekerasan.
Ita juga menyampaikan bahwa partisipasi 25 NGO dalam festival tersebut berlangsung atas inisiatif dan kepedulian bersama, tanpa dukungan anggaran khusus dari DP3A.
Layanan pengaduan dan pendampingan gratis
Salah satu hal yang disampaikan DP3A dalam kegiatan tersebut adalah ketersediaan layanan UPTD PPA bagi masyarakat yang mengalami ataupun mengetahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Layanan tersebut mencakup konseling serta pendampingan psikologis bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam menghadapi persoalan kekerasan.
“Kami menyiapkan tempat pelayanan UPTD PPA. Jika ada masyarakat yang mengalami atau mengetahui kasus kekerasan, silakan datang. Kami juga menyediakan ruang konseling dan psikolog untuk membantu penanganan kasus. Semua layanan ini gratis bagi masyarakat Kota Makassar,” ujar Ita.
Ketersediaan layanan ini menjadi informasi penting bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan tempat untuk menyampaikan pengaduan atau memperoleh pendampingan.
Kampanye melibatkan anak dan kelompok disabilitas
Rangkaian Festival Perempuan dan Anak Makassar 2026 juga diisi dengan aksi long march kampanye Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
Asisten I Sekretariat Daerah Kota Makassar, Irwan Bangsawan, melepas ratusan peserta yang berasal dari shelter warga, organisasi nonpemerintah, Forum Anak, Forum Anak Disabilitas, serta jajaran DP3A.
Peserta menyusuri kawasan CFD Boulevard sambil membawa papan kampanye dan membagikan brosur edukasi kepada masyarakat dan pengunjung.
Materi kampanye diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk kekerasan, upaya pencegahan, serta mekanisme pelaporan apabila seseorang mengalami atau mengetahui tindakan kekerasan.
Dalam sambutannya, Irwan menyampaikan bahwa perempuan dan anak perlu mendapatkan ruang yang aman dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
“Makassar ini untuk semua, termasuk teman-teman penyandang disabilitas dan mereka yang berkebutuhan khusus. Kita ingin membangun kota yang inklusif, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.
Irwan juga mengajak masyarakat mengambil bagian dalam menjaga keamanan dan kenyamanan kota. Menurutnya, pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda.
Kampanye diharapkan berlanjut pada penanganan kasus
Selain long march, festival tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh perwakilan 25 NGO. Ita Anwar juga membacakan deklarasi bersama unsur organisasi yang hadir.
Kegiatan ini sekaligus menjadi kick off kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP), sebuah kampanye untuk meningkatkan perhatian terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender.
DP3A berharap kerja sama antarlembaga dapat dilanjutkan melalui komunikasi dan koordinasi setelah festival berakhir.
“Harapan kami, seluruh NGO yang sudah hadir dapat terus bersatu. Setelah berkomitmen, kita akan membuat grup komunikasi agar setiap kasus bisa kita tangani bersama. Kami ingin kegiatan ini berkesinambungan dan tidak berhenti sampai di sini, justru semakin semangat,” tutup Ita.
Meski demikian, efektivitas kolaborasi tersebut nantinya akan bergantung pada mekanisme koordinasi, kecepatan tindak lanjut laporan, serta pembagian peran masing-masing organisasi. (Red)
