MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Bareskrim Polri resmi menetapkan mantan Kepala Staf Presiden (KSP) yang juga eks Kapolri, Listyo Sigit Prabowo (LSP), bersama dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Hingga kini, motif dan tujuan di balik aksi spionase internal ring satu tersebut, masih menjadi tanda tanya besar.
Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026), mengungkapkan bahwa para tersangka diduga kuat melakukan serangkaian tindakan melanggar hukum.
”Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ujar Asep.
Selain Listyo Sigit, dua tersangka lainnya yang turut dicokok adalah Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta (AHN), dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH).
Ketiganya dijerat dengan sangkaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access).
Pertanyaan Besar Dari Istana dan Partai
Menanggapi skandal mengejutkan ini, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK), Sugiono, menyatakan keheranannya.
Ia mempertanyakan urgensi dan intensi di balik penyadapan yang menyasar langsung Kepala Negara.
Menurut Sugiono, tindakan penyadapan di Indonesia diatur secara ketat melalui prosedur hukum yang membutuhkan izin atau keputusan pengadilan berdasarkan undang-undang yang berlaku, sehingga tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
”Kalau berbicara soal intensi ya, niat, apa pun yang dilakukan, so kita sama-sama tahu bahwa penyadapan itu dilakukan lewat serangkaian proses yang membutuhkan keputusan pengadilan berdasarkan undang-undang kita,” kata Sugiono di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Sugiono juga menyoroti fakta bahwa penyadapan tersebut secara spesifik menyasar Presiden Prabowo, sementara Wakil Presiden tidak menjadi target. Hal ini, menurutnya, memicu tanda tanya publik mengenai ke mana arah dan tujuan dari tindakan tersebut.
”Kita tunggu saja hasil dari proses yang sedang berjalan oleh aparat penegak hukum,” imbuhnya.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan perkembangan baru yang tidak kalah mengejutkan. Dari hasil pendalaman penyidik Bareskrim Polri, ditemukan indikasi kuat bahwa kasus penyadapan ini mengarah pada tindak pidana makar.
”Dari perkembangan penyelidikan dan penyidikan itu dapat ditarik kesimpulan sementara atau kesimpulan final bahwa terdapat tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang mengarah kepada tindakan makar seperti yang disebutkan di dalam undang-undang,” ujar Yusril.
Yusril menjelaskan, penyidik telah mengantongi dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan status tersangka. Seiring berjalannya pemeriksaan, aparat kepolisian terus mendalami ke mana arah aliran informasi hasil sadapan tersebut didistribusikan.
Saat ini, kasus tersebut ditangani secara intensif oleh Bareskrim Polri guna membongkar jaringan, motif utama, serta pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam upaya ancaman terhadap keselamatan kepala negara tersebut. (bs)
