MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan menyiapkan sejumlah langkah untuk menstabilkan harga cabai yang mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir.
Langkah tersebut dilakukan setelah TPID Sulsel memantau harga, pasokan, dan distribusi cabai sekaligus menggelar operasi pasar di Pasar Terong dan Pasar Pa’baeng-baeng, Kota Makassar, Rabu (23/9/2026).
Pemantauan melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Polda Sulsel, Bulog, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel Muhammad Ilyas mengatakan, pemantauan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulsel untuk mengetahui perkembangan harga cabai di tingkat pasar sekaligus menentukan langkah intervensi yang diperlukan.
“Bahwa ada informasi cabai harganya cukup tinggi, cabai rawit terutama, sehingga beliau menugaskan kita TPID untuk segera melakukan pemantauan di pasar dan terus melakukan juga kegiatan aksi Gerakan Pangan Murah untuk segera menstabilkan harga terutama untuk cabai rawit ini,” kata Muhammad Ilyas.
Berdasarkan hasil pemantauan, harga cabai rawit yang sebelumnya berada di kisaran Rp50.000 per kilogram kini meningkat menjadi sekitar Rp70.000 hingga Rp85.000 per kilogram.
Kenaikan tersebut tidak hanya terjadi di pasar. Harga cabai di tingkat petani juga tercatat berada di kisaran Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram.
Muhammad Ilyas mengatakan, kondisi cuaca kering yang berlangsung cukup lama turut memengaruhi produksi cabai. Dampaknya, pasokan cabai yang masuk ke pasar mengalami penurunan.
“Banyak cabai juga yang mengalami masalah di sumbernya. Jadi tentu produksi cabai ini yang suplainya ke pasaran juga yang berkurang,” ujarnya.
Pantau Distribusi Cabai Keluar Sulsel
TPID Sulsel selanjutnya akan memperkuat pemantauan arus distribusi cabai dari Sulsel ke daerah lain. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar produksi cabai Sulsel yang keluar daerah dan memastikan kebutuhan pasar dalam provinsi tetap terpenuhi.
Muhammad Ilyas mengatakan, pemerintah akan melakukan inventarisasi produksi cabai dari 24 kabupaten/kota di Sulsel.
“Jadi langkah yang kita lakukan sampai ke Pak Wadir di Reskrimsus untuk bisa mulai memantau dulu pengeluaran dari Sulsel ini untuk cabai yang keluar,” katanya.
Menurut dia, langkah tersebut diperlukan karena produksi cabai dari 24 kabupaten/kota di Sulsel dinilai masih berpotensi memenuhi kebutuhan pasar di dalam provinsi.
“Karena kita yakin sebetulnya produksi Sulawesi Selatan ini kalau kita inventarisasi dari 24 kabupaten/kota, mungkin masih cukup untuk supply di dalam Sulsel,” lanjutnya.
Selain pengawasan distribusi, pemerintah juga menyiapkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan mempertemukan produsen dan penjual secara langsung dengan konsumen.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi sekaligus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan cabai dengan harga yang lebih dekat dengan harga produksi.
“Nah ini mungkin kita akan lihat dulu berapa sebenarnya yang keluar ke daerah lain. Kemudian yang lain kita akan melakukan Gerakan Pangan Murah dengan mencoba memasarkan langsung dari produsen, dari penjual untuk bisa bersama-sama kita menyiapkan cabai dengan harga yang langsung dari pasar, dari produksi, dari produsen,” jelasnya.
Siapkan Intervensi Biaya Transportasi
TPID Sulsel juga membahas kemungkinan intervensi terhadap biaya distribusi untuk membantu mengurangi beban transportasi yang ditanggung pengecer.
Muhammad Ilyas mengatakan, salah satu opsi yang akan dikaji adalah dukungan subsidi transportasi, termasuk kemungkinan menggandeng sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
“Kita juga akan mengusulkan, barangkali mungkin bisa nanti intervensi transportasi kepada para pengecer ini, mudah-mudahan bisa nanti mungkin kita coba cari jalan keluar dari CSR, nanti coba kita berikan intervensi itu,” katanya.
Menurut dia, intervensi biaya transportasi diharapkan dapat membantu menekan harga cabai di tingkat konsumen.
“Bisa ada solusinya untuk mengurangi tadi harga ini, paling tidak dengan subsidi transportasi,” lanjutnya.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Firman Hidayat mengatakan, Bank Indonesia siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Menurutnya, stabilisasi dapat dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah maupun penguatan kerja sama antardaerah untuk mempertemukan daerah produsen dengan pasar yang membutuhkan pasokan.
“Stoknya masih ada. Tinggal kita ketemukan antara produsen dan pembeli di sini,” ujarnya.
BPS: Harga Cabai Sangat Fluktuatif
Kepala BPS Sulsel Aryanto mengatakan, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga hingga pekan ketiga September 2026.
Komoditas hortikultura, termasuk cabai, menjadi salah satu komoditas yang pergerakan harganya sangat dipengaruhi kondisi produksi dan pasokan.
“Cabai memang di mana-mana naik. Cabai itu sangat volatile, bisa naik tinggi dan bisa turun tinggi,” kata Aryanto.
Di tengah kenaikan harga cabai, sejumlah komoditas pangan yang berada dalam pengendalian pemerintah, seperti beras dan minyak, relatif masih stabil.
Sementara itu, Wadir Reskrimsus Polda Sulsel AKBP Dodik Susianto mengatakan, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan ketersediaan bahan pangan secara umum masih tersedia.
“Ketersediaan produk komoditas alhamdulillah lancar, ada tersedia. Namun ada kenaikan harga, terutama cabai,” ujarnya.
TPID Sulsel bersama instansi terkait akan melanjutkan pemantauan terhadap harga, pasokan, dan distribusi cabai. Sejumlah langkah disiapkan, mulai dari Gerakan Pangan Murah, penguatan kerja sama antardaerah, pengawasan distribusi cabai keluar Sulsel hingga pembahasan dukungan biaya transportasi.
Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan cabai sekaligus mengendalikan tekanan harga di tingkat konsumen. (*)
