MENITNEWS.CO.ID, MONTENEGRO — Indonesia resmi memperkuat kerja sama perpajakan internasional dengan menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (GIR MCAA).
Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai yurisdiksi ke-41 yang bergabung dalam perjanjian pertukaran data otomatis untuk mendukung penerapan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT).
Deklarasi tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangkaian Competent Authorities Conference ke-13 di Kotor, Montenegro. Pertemuan tingkat tinggi ini berlangsung pada 27 hingga 29 Oktober 2026.
Pengawasan Ketat Perusahaan Multinasional
Melalui keikutsertaan ini, otoritas pajak memiliki instrumen hukum untuk mengakses Global Information Return (GIR). Laporan standar ini memuat data operasional grup perusahaan multinasional dan penerapan ketentuan Global Anti-Base Erosion (GloBE).
Mekanisme pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) ini dijadwalkan mulai berjalan efektif pada tahun 2027. Siskem tersebut berlaku bagi korporasi multinasional dengan peredaran bruto konsolidasi tahunan sekurang-kurangnya 750 juta euro.
Pemerintah menilai pelaporan terpusat (central filing) ini juga memberikan efisiensi bagi Wajib Pajak. Perusahaan dapat menyampaikan laporan melalui satu yurisdiksi yang memenuhi syarat tanpa harus melapor berulang kali di berbagai negara.
Dorong Bantuan Penagihan Lintas Negara
Selain pertukaran data, Indonesia turut mengangkat isu krusial terkait bantuan penagihan pajak lintas negara (cross-border assistance in recovery of tax claims).
Dalam sesi khusus konferensi, pimpinan otoritas pajak Indonesia memaparkan tantangan penagihan kewajiban fiskal ketika aset penanggung pajak berada di luar negeri. Mobilitas modal yang tinggi menuntut kolaborasi erat antarnegara agar pengawasan penerimaan negara tidak terhalang batas yurisdiksi.
Indonesia mendorong yurisdiksi mitra untuk memperluas kerja sama penagihan melalui pencabutan reservasi Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (MAAC). Landasan hukum nasional telah disiapkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2024.
Konferensi di Montenegro tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 90 yurisdiksi dunia, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jepang, dan Korea Selatan. Forum global ini menekankan bahwa efektivitas administrasi pajak diukur dari seberapa besar data yang dipertukarkan memberikan dampak nyata bagi kepatuhan fiskal. (*)
