MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) menggelar audiensi strategis bersama Kapolda Sulawesi Selatan yang baru, Irjen Dr. M. Pol. Awal, S.I.K., M.H., di Makassar.
Pertemuan ini dilakukan guna memperkuat sinergi penegakan hukum perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengamankan target penerimaan negara di wilayah Sulawesi Selatan.
Hingga Oktober 2026, capaian penerimaan pajak untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan telah menembus angka Rp 8,57 Triliun. Kontribusi signifikan mengalir dari sektor komoditas pertambangan yang menyumbang sebesar Rp 484 Miliar.
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Imanul Hakim, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap sektor vital ini guna mengantisipasi praktik underinvoicing atau pelaporan nilai penjualan ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Menurutnya, praktik semacam ini berpotensi menggerus hak penerimaan negara secara signifikan.
”Selama ini dukungan dari institusi Polri sangat krusial bagi DJP. Tidak hanya memberikan rasa aman bagi petugas saat beroperasi di lapangan, tetapi juga sangat membantu dalam konteks penegakan hukum di bidang perpajakan,” tegas Imanul.
Sebagai bukti nyata penegakan hukum, Kanwil DJP Sulselbartra pada Oktober lalu telah menyerahkan seorang tersangka kasus tindak pidana perpajakan berinisial AMM kepada Kejaksaan Negeri Makassar. AMM merupakan direktur PT MAN, perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan nikel.
Langkah preventif serta kolaborasi penegakan hukum antara DJP dan Polri ini diharapkan mampu memicu deterrent effect (efek gentar) bagi para pelaku usaha yang berniat melanggar aturan, sekaligus menciptakan iklim usaha yang adil (fair) dan transparan. Seluruh pelaksanaan kerja sama juga dipastikan berjalan akuntabel, independen, dan bebas dari benturan kepentingan.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Sulsel Irjen Dr. M. Pol. Awal menegaskan komitmen penuh Kepolisian Republik Indonesia untuk mengawal penerimaan negara demi kelangsungan pembangunan nasional, khususnya di Sulawesi Selatan.
Di samping penegakan hukum, DJP Sulselbartra turut menginformasikan kebijakan terbaru pemerintah terkait relaksasi sanksi administrasi perpajakan. Melalui kebijakan ini, Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi berkesempatan mendapatkan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi hingga 100 persen.
Masyarakat dan pelaku usaha diimbau memanfaatkan program tersebut. Seluruh layanan yang disediakan oleh DJP dipastikan tidak dipungut biaya (gratis). Informasi resmi dapat diakses melalui portal resmi www.pajak.go.id atau layanan Kring Pajak 1500200. (red)
