Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang: Komnas Perempuan Soroti Pola Relasi Kuasa Pejabat Publik

Ilustrasi perempuan yang mengalami kekerasan dan dikriminalisasi. (Foto: RyanKing999/Getty Images)

MENITNEWS.CO.ID, KUPANG – Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang, Yosef Lede, memicu sorotan tajam dari berbagai lembaga negara dan pemerhati hak perempuan. Peristiwa yang dilaporkan terjadi di rumah jabatan bupati tersebut dinilai memperlihatkan kerentanan penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara oleh pejabat publik.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menilai insiden ini tidak dapat dipandang sebagai peristiwa tunggal yang bersifat spontan. Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak, mengungkapkan bahwa keterlibatan seorang kepala daerah dalam perekrutan pegawai hingga memancing korban datang ke rumah dinas pada malam hari mengindikasikan adanya pola relasi kuasa.

“Siapa tahu ini sudah menjadi pola. Mana ada seorang bupati ikut campur urusan merekrut [pegawai] dan harus datang ke rumah dinas malam-malam?” ujar Sondang Frishka sebagaimana dikutip dari laporan BBC News Indonesia.

Berdasarkan laporan yang diterima Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT pada Kamis (12/11), peristiwa bermula dari tawaran pekerjaan di perusahaan daerah air minum (PDAM) yang melibatkan perantara kenalan korban. Korban yang mendatangi rumah dinas di Jalan R.A. Kartini, Kota Kupang, pada Rabu (11/11) malam, justru mendapati dirinya terisolasi setelah rekan pengantarnya meninggalkan lokasi atas instruksi terduga pelaku.

Langkah Penegakan Hukum dan Pendampingan Korban

Polda NTT menyatakan penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol. Nova Irone Surentu, menyatakan penyidik telah mengambil langkah-langkah prosedural termasuk permintaan visum ke RS Bhayangkara dan penyediaan rumah aman bagi korban.

“Korban sedang didampingi dan sedang di rumah aman,” kata Kombes Pol. Nova, seraya menambahkan bahwa pemeriksaan terhadap terlapor akan dilakukan setelah bukti permulaan dinyatakan cukup.

Senada dengan hal tersebut, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novita Chandra, menjamin transparansi penyidikan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pihaknya juga mengimbau publik untuk menghormati proses hukum serta menjaga privasi korban guna mencegah tekanan psikologis lebih lanjut.

Tekanan Politik dan Sanksi Partai

Kasus ini turut memancing reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mendesak jajaran Polda NTT agar bertindak proaktif tanpa memberikan keistimewaan kepada terlapor.

Sebagai Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman memastikan partainya tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku kekerasan seksual. Ia menyatakan Gerindra siap menjatuhkan sanksi pemecatan sekaligus mendorong pemberhentian Yosef Lede dari jabatannya sebagai Bupati Kupang jika terbukti bersalah di pengadilan.

Di sisi lain, Komnas Perempuan mengingatkan potensi hambatan hukum yang kerap terjadi dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi, yang sering kali berujung pada fenomena delay injustice atau kelambatan penanganan akibat pengaruh kekuasaan pelaku. Sejumlah catatan historis menunjukkan kasus serupa yang melibatkan kepala daerah di berbagai wilayah kerap menghadapi tantangan intimidasi terhadap korban hingga upaya mengulur waktu pemeriksaan. (*)

Saluran Whatsapp Kami

Iklan