MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia memastikan proses penegakan hukum internal terhadap para perwira tinggi yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terus berjalan. Markas Besar Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir mengonfirmasi agenda tersebut kepada awak media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026). Kendati demikian, kepolisian belum merinci tanggal pasti pelaksanaan maupun susunan majelis hakim etik yang akan memimpin persidangan bagi Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Kemudian untuk tadi yang ditanyakan, itu dijadwalkan minggu depan. Ya, minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media,” ujar Johnny Edison Isir di Jakarta, Selasa.
Fokus Sidang Etik Hari Ini
Sambil menunggu jadwal tersebut, institusi kepolisian memprioritaskan rangkaian sidang etik terhadap sejumlah perwira tinggi lain yang turut ditetapkan sebagai tersangka. Irjen Johnny mengungkapkan bahwa agenda pemeriksaan etik hari ini difokuskan kepada Irjen Eko Hadi Santoso.
“Memang benar hari ini diagendakan untuk sidang kode etik salah satu terduga pelanggar dengan inisial EHS,” kata Johnny menegaskan.
Selain Jenderal Listyo dan Irjen Eko Hadi Santoso, penyidik Polri sebelumnya telah menetapkan total empat orang tersangka dalam skandal dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh nasional. Kasus tersebut diusut atas dugaan aktivitas penyadapan tanpa hak yang berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026.
Dua tersangka lain dalam perkara ini meliputi Irjen Ahrie Sonta—yang dilaporkan telah dijatuhi sanksi pemecatan—serta Irjen Slamet Uliandi.
Status Kesehatan Irjen Slamet Uliandi
Terkait proses hukum terhadap Irjen Slamet Uliandi, pihak Divisi Humas Polri menyatakan bahwa perwira tinggi tersebut belum dapat dihadirkan dalam persidangan etik. Ketidakhadiran itu disebabkan oleh kondisi kesehatan Slamet Uliandi yang masih memerlukan penanganan medis intensif.
“Memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan. Kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU ini,” jelas Johnny.
Langkah institusional ini menjadi bagian dari rangkaian pengusutan tuntas kasus penyadapan ilegal yang menarik perhatian publik luas di Indonesia. Publik kini menantikan transparansi kelanjutan proses etik dan peradilan pidana terhadap para petinggi Polri yang terlibat dalam pusaran kasus keamanan negara tersebut. (*)



