Sufmi Dasco Tanggapi Namanya dalam Bursa Cawapres: Hormati Hak Prerogatif Presiden

Bursa Cawapres Pengganti Gibran: Dasco Minta Publik Hormati Hak Presiden (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan sikap untuk menghormati hak prerogatif Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Sikap tersebut disampaikan Dasco untuk menanggapi gelombang dukungan yang mengarah pada dirinya agar masuk dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming.

Mekanisme pengisian posisi tersebut kini berada dalam hitungan hari menjelang batas waktu penyerahan nama kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Mengenai dukungan terhadap masalah wapres, saya sampaikan bahwa, marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada presiden melalui undang-undang,” ujar Dasco usai Sidang Paripurna DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (17/11).

Ia menjelaskan, nama-nama yang nantinya diajukan merupakan kandidat resmi yang diserahkan langsung oleh kepala negara kepada pimpinan MPR.

Dinamika Bursa Internal Partai

Dalam kesempatan yang sama, Dasco tidak menampik adanya sejumlah figur internal Partai Gerindra yang turut mencuat dalam bursa pencalonan.

Selain dirinya, dua nama lain yang banyak diperbincangkan publik adalah Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang juga menjabat Sekjen Partai Gerindra Sugiono.

Menurut Dasco, ketiga figur tersebut merupakan kader-kader terbaik yang dimiliki oleh partai.

Kendati demikian, ia kembali menegaskan agar seluruh pihak menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya proses seleksi kepada mekanisme konstitusional yang berlaku.

“Namun itu tadi, saya sampaikan bahwa mari kita hormati hak Presiden yang sudah diatur undang-undang untuk kemudian memasukkan nama ke MPR sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Tenggat Waktu dan Landasan Konstitusional

Berdasarkan agenda resmi, MPR RI telah menetapkan jadwal baru untuk prosesi pemilihan, penetapan, serta pelantikan wakil presiden yang akan dilangsungkan dalam Sidang Paripurna MPR pada 9 Desember 2026.

Proses krusial ini merujuk pada ketentuan di dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Berdasarkan Pasal 136 ayat 1, Presiden diwajibkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden beserta seluruh kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna diselenggarakan.

“Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR paling lama 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR,” demikian bunyi ketentuan tersebut.

Dengan perhitungan mundur 14 hari dari tanggal pelaksanaan sidang pada 9 Desember 2026, surat resmi berisi dua usulan nama cawapres dari Presiden Prabowo Subianto harus sudah diterima oleh pimpinan MPR selambat-lambatnya pada Rabu, 25 November pekan depan.

Ketiadaan atau keterlambatan penyerahan nama tersebut berpotensi memengaruhi kelancaran agenda transisi kepemimpinan di tingkat legislatif dan eksekutif. (*)

Saluran Whatsapp Kami

Iklan