Bentuk Dua Tim Khusus, MPR Mulai Siapkan Proses Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden

Kompleks DPRMPRDPD di Senayan Jakarta (KOMPAScom/Nabilla Tashandra)

MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI secara resmi menetapkan Rabu, 9 Desember 2026, sebagai tanggal pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden baru. Pengisian jabatan ini dilakukan menyusul berakhirnya masa tugas Gibran Rakabuming Raka sejak 12 November lalu.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan, tanggal tersebut disepakati untuk memastikan proses pengisian kekosongan jabatan berjalan lancar tanpa hambatan prosedural.

Penetapan ini mengalami penyesuaian dari jadwal awal yang sebelumnya direncanakan pada 2 Desember 2026. Muzani menjelaskan, perubahan tersebut didasarkan pada surat resmi dari Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta tambahan waktu.

“Dalam surat Presiden, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember,” ujar Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Muzani, Presiden Prabowo memerlukan waktu tambahan untuk berdiskusi secara mendalam dengan partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh guna menentukan figur yang tepat. “Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” imbuhnya.

Pembentukan Dua Tim Khusus MPR

Guna mengawal proses transisi kepemimpinan tersebut, MPR membentuk dua tim khusus melalui Rapat Gabungan. Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Nasdem, Lestari Moerdijat, diamanahkan sebagai Koordinator Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden.

Ia akan didampingi oleh politikus Partai Gerindra, Habiburokhman, yang bertindak sebagai ketua tim, serta seorang sekretaris yang berasal dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tim verifikasi ini bertugas meneliti kelengkapan dokumen dan syarat konstitusional para kandidat.

Selain itu, rapat gabungan juga menunjuk Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI-P, Bambang Wuryanto, sebagai Ketua Panitia Ad Hoc. Panitia ini beranggotakan 36 orang yang merepresentasikan berbagai fraksi partai politik dan kelompok DPD untuk mengurus teknis pengisian jabatan wakil presiden.

Tenggat Waktu Penyerahan Kandidat

Dalam mekanisme penentuan nama, MPR menetapkan batas akhir pada 25 November 2026 bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan dua kandidat calon wakil presiden kepada lembaga legislatif.

“Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,” ucap Muzani.

Koordinator Tim Verifikasi, Lestari Moerdijat, menyatakan bahwa pihaknya langsung siaga untuk bekerja begitu nama-nama kandidat tersebut resmi diserahkan oleh Presiden. Ia menegaskan bahwa seluruh regulasi dan persyaratan administratif telah diatur secara rinci di dalam undang-undang yang berlaku.

“Nanti begitu setelah nama diterima, Tim Verifikasi akan segera bekerja,” kata Rerie kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ia menambahkan, nama-nama yang lolos verifikasi nantinya akan langsung diserahkan kepada MPR untuk diumumkan secara transparan kepada publik. (*)

Saluran Whatsapp Kami

Iklan