MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi memundurkan jadwal sidang paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Penyesuaian waktu ini ditempuh di tengah penantian publik terhadap nama resmi kandidat yang akan diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Habiburokhman, mengonfirmasi perubahan agenda tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurutnya, keputusan menggeser jadwal selama sepekan diambil menyusul adanya potensi benturan agenda kedewanan di DPR maupun DPD.
“Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, ya seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja,” ujar Habiburokhman, Senin (16/11/2026), seperti dikutip dari
aktualcom.
Meski jadwal sidang paripurna diundur, Habiburokhman meminta agar tahapan persiapan dan verifikasi calon wakil presiden tidak ikut tertunda. Langkah ini dinilai penting agar proses konstitusional berjalan lancar sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
Sebelumnya, rapat gabungan MPR menetapkan tanggal 2 Desember 2026 sebagai jadwal awal paripurna sekaligus menyepakati pengiriman surat kepada Presiden Prabowo untuk mengusulkan dua nama calon. Lembaga legislatif ini juga telah membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc masing-masing beranggotakan 36 orang.
Batas Waktu Konstitusional dan Mekanisme Pemilihan
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, kekosongan jabatan wakil presiden mewajibkan MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi. Mengingat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka berlangsung pada 12 November 2026, batas akhir konstitusional pemilihan jatuh pada 11 Januari 2027.
Dalam mekanisme sidang paripurna mendatang, dua kandidat yang lolos verifikasi akan menyampaikan pernyataan kesiapan di hadapan anggota dewan. Sebanyak 732 anggota MPR—terdiri atas 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD—kemudian akan menggunakan hak suara mereka untuk menetapkan satu wakil presiden definitif.
Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Terakhir kali MPR mengisi kekosongan jabatan wakil presiden terjadi pada Juli 2001 ketika Hamzah Haz terpilih menggantikan Megawati Soekarnoputri. Namun, mekanisme pemilihan dari dua nama usulan presiden melalui amendemen ketiga UUD 1945 baru pertama kalinya akan diimplementasikan pada momen pemilihan pengganti Gibran ini.
Peta Politik dan Bursa Calon Pengganti
Di luar persiapan internal parlemen, perhatian politik nasional kini tertuju pada langkah Presiden Prabowo Subianto selaku pemegang kewenangan pengusulan kandidat. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Prabowo telah memanggil para ketua umum partai politik koalisi untuk membahas transisi jabatan tersebut.
Zulhas menyebutkan bahwa sebagian besar ketua umum partai koalisi sepakat tidak mengajukan kader masing-masing dan menyerahkan posisi wakil presiden kepada figur dari Partai Gerindra. Kendati demikian, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden.
Sejumlah nama dari lingkaran internal Partai Gerindra sebelumnya telah disorot oleh berbagai kalangan, di antaranya Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono, serta Ketua MPR Ahmad Muzani. Posisi Ahmad Muzani turut menarik perhatian publik karena memimpin lembaga yang memfasilitasi proses pemilihan. Hingga kini, seluruh nama tersebut masih berstatus spekulasi politik sambil menunggu pengumuman resmi dari kepala negara. (*)



