MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Dinamika pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pascamundurnya Gibran Rakabuming Raka terus memantik diskursus publik.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Indonesian Intellectual Society (DPP INTIS), Dr. Ir. Affandy Agusman Aris, ST, MT, MM, MH, secara tegas mendorong agar figur calon wakil presiden (cawapres) mendatang berasal dari Partai Gerindra, partai yang sama dengan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Dr. Affandy, kesamaan platform politik dan ideologis antara Presiden dan Wakil Presiden merupakan variabel krusial dalam menciptakan efektivitas birokrasi serta kelancaran koordinasi pemerintahan nasional.
”Dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern, penyelarasan visi antara kepala negara dan wakilnya akan memangkas hambatan koordinasi politik di tingkat eksekutif. Kehadiran wakil presiden yang berasal dari satu partai yang sama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, yakni Partai Gerindra, dinilai akan mempermudah konsolidasi dalam mengawal program-program strategis nasional,” ujar Dr. Affandy dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Selain efektivitas birokrasi, akademisi yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor I Universitas Patria Artha ini menyoroti sektor pendidikan tinggi sebagai pilar utama yang membutuhkan pengawalan ekstra.
Ia menilai, transformasi pendidikan tinggi adalah fondasi mutlak agar sumber daya manusia (SDM) Indonesia mampu berdaya saing di kancah global.
”Program prioritas Bapak Presiden Prabowo, khususnya dalam penguatan riset, inovasi, dan kualitas pendidikan tinggi, memerlukan eksekusi yang presisi dan berkelanjutan.
Dengan sinergi dwitunggal yang solid tanpa sekat-sekat kompromi kepartaian yang berlarut, akselerasi menuju standar pendidikan tinggi kelas dunia dapat diwujudkan lebih optimal,” tegasnya.
Dorongan dari kalangan intelektual ini bergulir seiring dengan proses konstitusional yang sedang berjalan di parlemen.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI diketahui telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden dalam tenggat waktu 14 hari.
Pemilihan dan pelantikan dijadwalkan berlangsung pada rapat paripurna MPR awal Desember 2026.
Sementara itu, wacana penyerahan posisi tersebut kepada kader Partai Gerindra turut mendapat dukungan dari partai koalisi pemerintah.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, sebelumnya menyatakan bahwa partai-partai koalisi cenderung sepakat untuk mendukung figur dari Partai Gerindra yang dinilai paling nyaman diajak bekerja sama oleh Presiden Prabowo.
Di internal Partai Gerindra sendiri, sejumlah kader di daerah telah menyuarakan dukungan bagi beberapa tokoh, salah satunya Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Di sisi lain, partai koalisi lainnya seperti Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, hak prerogatif untuk mengusulkan dua nama kandidat sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan kebutuhan jalannya pemerintahan ke depan.
Menutup pandangannya, Dr. Affandy berharap proses seleksi politik ini dapat menghasilkan figur negarawan yang tidak hanya cakap secara manajerial, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan intelektualitas Bangsa. (red)



