Pemkot Makassar Siapkan Lontara+ Jadi Ekosistem Digital Terintegrasi, Sekda Dorong Pembentukan UPT Khusus

LONTARA PLUS. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Ekosistem Digital Pemerintah Kota Makassar di Ruang Rapat Sekda Makassar. (Foto : Humas Pemkot Makassar)

MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, mematangkan langkah transformasi digital dengan mengarahkan seluruh layanan pemerintahan ke dalam satu ekosistem terintegrasi.

Melalui kebijakan ini, aplikasi Lontara+ disiapkan bertransformasi menjadi pusat ekosistem digital yang menaungi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

​Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, saat memimpin Rapat Koordinasi Ekosistem Digital Pemerintah Kota Makassar di Ruang Rapat Sekda Makassar, Selasa (18/11/2026).

​Andi Zulkifly menilai pengembangan aplikasi di lingkup pemerintah daerah tidak boleh lagi berjalan secara parsial atau terpisah-pisah antarinstansi. Seluruh sistem digital di setiap OPD wajib saling terhubung untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, tata kelola data, serta keamanan informasi.

​”Kita akan mengubah Lontara+ ini bukan hanya menjadi sebuah aplikasi lagi, tetapi lebih besar dari itu, yaitu menjadi sebuah ekosistem digital. Seluruh SKPD dan pemerintah kota harus menjalankan digitalisasi dalam satu naungan,” tegas Andi Zulkifly.

​Untuk mengawal integrasi tersebut, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar ini berencana mengkaji pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus. Lembaga ini nantinya bertugas mengelola ekosistem digital pemerintahan secara terpusat.

​Ia menginstruksikan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Bagian Hukum untuk segera berkolaborasi merumuskan konsep kelembagaan, pembagian tugas dan fungsi (tupoksi), hingga payung hukum pembentukannya.

​”Ini harus dibuatkan tim. Jangan berjalan sendiri-sendiri karena pembentukan UPT membutuhkan kajian organisasi, pembagian tugas dan fungsi, serta payung hukum yang jelas. UPT ini nantinya harus memiliki kewenangan untuk menyentuh seluruh SKPD dalam hal digitalisasi dan pengamanan data,” ujarnya.

DIGITALISASI PEMERINTAHAN. Suasana diskusi antara Sekda Makassar Andi Zulkifly (kiri) bersama jajaran perangkat daerah saat membahas integrasi aplikasi Lontara+ dan penguatan keamanan data pemerintahan. (Foto : Humas Pemkot Makassar)

​Seiring meluasnya pemanfaatan teknologi informasi, Andi Zulkifly mengingatkan besarnya tanggung jawab pemerintah dalam melindungi data masyarakat. Mantan Camat Ujung Pandang ini menyoroti perlindungan data sensitif, terutama informasi perpajakan dan data pribadi warga, agar terhindar dari risiko kebocoran maupun penyalahgunaan.

​Sebagai langkah mitigasi, ia meminta jajarannya mengkaji penerapan standar keamanan informasi internasional, termasuk sertifikasi ISO 27001, dalam tata kelola data Pemkot Makassar.

​”Yang harus kita pikirkan bukan hanya operasional dan pelaksanaan aplikasinya, tetapi juga pengamanannya. Jangan sampai data masyarakat, termasuk data perpajakan, mengalami kebocoran. Ini bisa menimbulkan persoalan hukum bagi pemerintah,” jelasnya.

​Dalam rapat tersebut, Sekda juga melarang keras setiap OPD membuat atau mengembangkan aplikasi baru secara mandiri tanpa koordinasi dengan Diskominfo. Seluruh perangkat daerah diminta menginventarisasi aplikasi yang sudah ada serta melaporkan rencana pengembangan sistem untuk tahun anggaran mendatang agar terpantau secara terpusat.

​Selain itu, Andi Zulkifly mengakui penerapan kebijakan Satu Data masih terkendala oleh sistem antarinstansi yang belum terkoneksi sepenuhnya. Kendati demikian, ia menegaskan Pemkot Makassar harus mulai membangun konektivitas data lintas sektor sebagai percontohan tata kelola data daerah.

​Di sisi operasional, fitur dalam Lontara+ juga diminta untuk segera dibenahi dengan memisahkan secara tegas antara kanal layanan publik dan kanal pengaduan masyarakat.

​Ia mencontohkan permohonan penebangan pohon yang harus masuk dalam kategori layanan publik karena mensyaratkan prosedur administratif dan verifikasi lokasi. Sementara itu, kanal pengaduan dikhususkan untuk laporan insidental, keluhan, atau saran masyarakat, seperti saluran drainase tersumbat dan kerusakan fasilitas umum.

​”Harapannya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, integrasi data, pembenahan standar pelayanan, serta perlindungan informasi menjadi aspek yang diprioritaskan agar digitalisasi pemerintahan tidak hanya menghasilkan banyak aplikasi, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, aman, dan mudah diakses masyarakat,” pungkas pria yang akrab disapa Andi Zul tersebut. (*)

Saluran Whatsapp Kami

Iklan