Penguatan Ekosistem Anti-Kecurangan JKN: INAHAFF 2026 Tegaskan Komitmen Kolaborasi Lintas Sektor

INAHAFF. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar (dua dari kiri) bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito (dua dari kanan) dan jajaran direksi saat memberikan keterangan pers dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta. (Foto : Dok. BPJS Kesehatan)

MENITNEWS.CO.ID, ​JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) terus memperketat langkah pencegahan dan deteksi dini guna memperkuat integritas pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Upaya ini ditegaskan dalam ajang 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang dihelat di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

​Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa pengendalian kecurangan (fraud) dilakukan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola, hingga perluasan kolaborasi lintas sektor.

​Langkah konkret tersebut diwujudkan lewat pembentukan Tim Anti-Kecurangan JKN di berbagai jenjang organisasi—dari pusat, wilayah, hingga cabang—serta penerapan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja.

​”Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat,” tegas Pujo dalam forum tersebut.

​Ia memaparkan, per 1 November 2026, Program JKN telah melindungi sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia.

JKN. Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar didampingi Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito memukul gong sebagai tanda pembukaan resmi 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026. (Foto : Dok. BPJS Kesehatan)

Besarnya cakupan ini menuntut penguatan sistem yang adaptif, mengingat potensi kompleksitas pembiayaan dan layanan kian meningkat.

​Sebagai solusi strategis, BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare, serta menginisiasi pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor.

​Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menekankan pentingnya menjaga ketahanan sistem JKN dari celah kecurangan.

Menurutnya, di era keterbukaan informasi saat ini, sistem pengawasan harus dibangun secara kokoh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

​”Ke depan, perlu didorong peningkatan level pengaturan—yang saat ini masih berupa peraturan menteri—agar memiliki landasan hukum yang lebih kuat. Mari bersama-sama menutup celah tata kelola dan melindungi para pelapor demi menjaga integritas Program JKN,” ujar Cak Imin.

​Dalam rangkaian acara INAHAFF 2026 ini, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh inspiratif, pemerintah daerah, serta tim pencegahan kecurangan tingkat kabupaten/kota dan provinsi terbaik atas komitmen luar biasa mereka dalam membangun budaya anti-kecurangan sepanjang tahun 2026. (red)

Saluran Whatsapp Kami

Iklan