MENITNEWS.CO.ID, YOGYAKARTA — Ketimpangan penerapan aturan pelacakan transaksi lintas negara menjadi salah satu sorotan utama dalam pertemuan 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang digelar di Yogyakarta pada 18–20 November 2026. Forum yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dengan dukungan Pemerintah Jepang ini membahas penguatan koordinasi menghadapi kejahatan dan penyalahgunaan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK).
Pertemuan tersebut dibuka pada Rabu (18/11) oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso, bersama Cybercrime Programme Officer UNODC, Himal Ojha. Forum ini menghimpun regulator, aparat penegak hukum, organisasi internasional, akademisi, pelaku industri jasa keuangan, serta penyedia analisis blockchain untuk membahas risiko kejahatan keuangan digital lintas batas.
Dalam sambutannya, Adi Budiarso menilai pesatnya perkembangan AKD-AK membuka peluang baru bagi sektor keuangan, tetapi sekaligus memunculkan pola penyalahgunaan teknologi yang makin kompleks dan lintas yurisdiksi. Menurutnya, pergerakan pelaku, platform, dana, dan korban yang berada di wilayah hukum berbeda menuntut kerja sama lintas negara yang lebih erat.
“Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi domestik dan internasional yang erat, mengingat perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi. Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” ujar Adi.
Tantangan Travel Rule dan Pola Kejahatan Baru

Salah satu persoalan yang disoroti OJK adalah belum meratanya penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule. Dalam praktik transaksi aset digital lintas negara, Travel Rule berkaitan dengan kewajiban penyampaian informasi identitas pengirim dan penerima dana agar transaksi dapat ditelusuri.
Ketika penerapan aturan tersebut belum seragam di tiap negara, visibilitas data identitas pengirim maupun penerima dalam transfer aset digital lintas batas belum tersedia secara menyeluruh. Perbedaan kerangka regulasi serta tingkat kesiapan pengawasan antarnegara turut memperumit penanganan aktivitas ilegal.
Adi menekankan perlunya keterpaduan antara informasi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, aset virtual, dan penegakan hukum. Penguatan ini dinilai perlu ditopang mekanisme pertukaran informasi yang lebih cepat serta pemanfaatan teknologi pelacakan transaksi berbasis blockchain.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta forum membahas sejumlah agenda, mulai dari kejahatan siber, penyalahgunaan aset virtual, kejahatan berbasis kecerdasan artifisial (AI-enabled fraud), pencucian uang lewat aset kripto, hingga pengawasan stablecoin. Agenda juga mencakup pembaruan regulasi tiap negara, pertukaran informasi dengan sektor swasta, studi kasus penegakan hukum, dan diskusi kelompok.
Relevansi bagi Perlindungan Pengguna Aset Digital
Bagi masyarakat luas di Indonesia—termasuk pengguna layanan keuangan digital di daerah seperti Makassar dan Gowa—dinamika pengawasan aset digital lintas negara berkaitan langsung dengan upaya pencegahan penipuan dan pelacakan dana bermasalah. Banyak skema kejahatan siber dan penipuan keuangan digital memanfaatkan perpindahan dana cepat lintas platform maupun lintas negara sehingga menyulitkan pemulihan kerugian korban.
Penguatan koordinasi antarotoritas dan pemanfaatan analitik transaksi diharapkan membantu mempercepat identifikasi aliran dana mencurigakan serta memperbaiki penanganan aduan konsumen. Meski demikian, efektivitasnya di lapangan tetap bergantung pada konsistensi penegakan aturan, kesiapan teknis pelaku industri, serta kewaspadaan pengguna terhadap modus penipuan digital.
Forum di Yogyakarta ini dihadiri delegasi dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura, serta perwakilan lembaga dan institusi dari Jepang dan Amerika Serikat. Sejumlah otoritas pengawas yang tercatat hadir antara lain Securities Commission Malaysia, Securities and Exchange Commission Philippines, Securities and Exchange Commission Thailand, Securities and Exchange Regulator of Cambodia, dan Bank of the Lao People’s Democratic Republic, selain INTERPOL serta mitra akademisi dan industri. (*)



