Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun, PPN PMSE Masih Mendominasi

Belanja Digital dan Kripto Menyumbang Rp60,1 Triliun ke Kas Negara hingga Oktober 2026

MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Kas negara menerima Rp60,1 triliun dari sektor ekonomi digital hingga 31 Oktober 2026. Capaian akumulatif ini bersumber dari empat lini utama, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pengadaan pemerintah lewat Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP), teknologi finansial (fintech), serta aset kripto.

Berdasarkan keterangan tertulis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diterima pada Sabtu (21/11/2026), pajak pertambahan nilai (PPN) dari PMSE menjadi penopang terbesar dengan nilai Rp46,36 triliun. Posisi berikutnya ditempati Pajak SIPP sebesar Rp6,02 triliun, pajak transaksi fintech Rp5,5 triliun, dan pajak aset kripto Rp2,23 triliun.

Belanja Digital dan Pengadaan Pemerintah Jadi Penopang

Penerimaan dari PMSE terus mengalir sejak mekanisme pemungutan PPN atas produk digital luar negeri dan lokapasar mulai berjalan pada 2020. Hingga akhir Oktober 2026, sebanyak 249 dari 280 pelaku usaha PMSE yang ditunjuk telah memungut dan menyetorkan PPN.

Sepanjang Januari–Oktober 2026 saja, setoran PPN PMSE tercatat Rp10,69 triliun. Angka sepuluh bulan ini sudah melampaui total setoran tahunan pada 2025 yang sebesar Rp10,32 triliun, sekaligus melanjutkan tren kenaikan dari Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, dan Rp8,44 triliun pada 2024.

Sementara itu, Pajak SIPP—pajak yang dipungut atas transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem informasi pengadaan—mencatat lonjakan pada periode berjalan. Setoran Januari–Oktober 2026 mencapai Rp1,95 triliun, lebih tinggi dibanding setoran penuh sepanjang 2025 yang sebesar Rp1,23 triliun maupun 2024 sebesar Rp1,33 triliun. Secara keseluruhan, Pajak SIPP terdiri atas PPN Rp5,57 triliun dan PPh Pasal 22 Rp453,71 miliar.

Fintech Bertahan, Kripto Melambat pada 2026

Dari sektor fintech, total penerimaan Rp5,5 triliun berasal dari PPN dalam negeri sebesar Rp3,24 triliun, PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap Rp1,53 triliun, serta PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman wajib pajak luar negeri Rp728,28 miliar. Pada Januari–Oktober 2026, setoran fintech mencapai Rp1,09 triliun, setelah sebelumnya membukukan Rp446,39 miliar (2022), Rp1,11 triliun (2023), Rp1,48 triliun (2024), dan Rp1,37 triliun (2025).

Berbeda dengan PMSE dan SIPP, penerimaan dari aset kripto pada Januari–Oktober 2026 baru mencapai Rp341,61 miliar. Nilai tersebut berada di bawah capaian tahunan 2025 sebesar Rp796,74 miliar dan 2024 sebesar Rp620,38 miliar, meski masih di atas 2022 (Rp246,54 miliar) dan 2023 (Rp220,89 miliar). Total Rp2,23 triliun pajak kripto dihimpun dari PPh Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri Rp881,82 miliar.

Relevansi bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, melalui keterangan tertulis DJP, menyatakan perubahan pola transaksi masyarakat mendorong otoritas pajak menyesuaikan administrasi dan pengawasan agar tetap relevan dengan model bisnis digital. Menurut Bimo, penguatan ekosistem perpajakan yang adaptif bertujuan menjaga keadilan antarpelaku usaha sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara.

Bagi masyarakat di berbagai daerah—termasuk di Makassar, Gowa, dan wilayah Sulawesi Selatan—angka ini mencerminkan semakin lazimnya transaksi digital dalam keseharian. Setiap pembelian langganan aplikasi digital, belanja daring, penggunaan layanan keuangan digital, hingga transaksi pengadaan instansi pemerintah memiliki unsur kewajiban pajak yang dipungut sesuai ketentuan. (*)

Saluran Whatsapp Kami

Iklan