MENITNEWS.CO.ID, BARRU – Masyarakat dan wajib pajak di Kabupaten Barru dipastikan tetap dapat mengurus berbagai keperluan administrasi perpajakan tanpa harus bepergian ke luar daerah. Kepastian ini menyusul diperpanjangnya kerja sama penyelenggaraan layanan perpajakan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Barru antara Pemerintah Kabupaten Barru dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra).
Kesepakatan tersebut resmi ditandatangani melalui Nota Kesepakatan (MoU) oleh Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari bersama Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Imanul Hakim di Gedung Kanwil DJP Sulselbartra, Makassar, pada Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima redaksi, perpanjangan ini melanjutkan kolaborasi yang telah berjalan sejak tahun 2020. Dalam pelaksanaannya di lapangan, operasional layanan pajak di MPP Barru dijalankan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare sebagai unit vertikal DJP yang membawahi wilayah kerja Kabupaten Barru.
Keberadaan gerai layanan di MPP menjadi krusial bagi masyarakat setempat. Hingga saat ini, fasilitas tersebut merupakan satu-satunya titik layanan fisik perpajakan yang tersedia di Kabupaten Barru.
Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran layanan ini sangat dibutuhkan oleh wajib pajak di wilayahnya. Menurutnya, pelayanan pajak yang berjalan di MPP Barru selama beberapa tahun terakhir dinilai sudah berjalan dengan baik dalam memfasilitasi kebutuhan warga.
Pertukaran Data dan Pencegahan Pajak Berganda

Selain berfokus pada kemudahan akses layanan tatap muka bagi warga, kesepakatan antara Pemkab Barru dan otoritas pajak pusat ini juga mencakup optimalisasi pengawasan melalui pertukaran data perpajakan. Mekanisme ini menyandingkan basis data pajak daerah yang dikelola pemerintah kabupaten dengan data pajak pusat milik DJP.
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Imanul Hakim menjelaskan bahwa penyandingan data tersebut bertujuan menggali potensi penerimaan baru, baik untuk kas negara maupun pendapatan asli daerah (PAD). Kolaborasi ini tetap berpegang pada batasan kewenangan masing-masing instansi.
“Pengawasan pajak pusat oleh DJP dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan pengawasan pajak daerah oleh pemerintah daerah, karena jenis pajaknya berbeda sehingga tidak menimbulkan pengenaan pajak dua kali atas obyek yang sama,” ungkap Imanul Hakim dalam rilis resmi tersebut.
Sebagai informasi bagi pembaca, pajak pusat yang dikelola DJP meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Meterai. Sementara itu, pajak daerah yang dikelola pemerintah kabupaten mencakup Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pajak barang dan jasa tertentu seperti pajak restoran dan hotel.
Melalui sinkronisasi data antara kedua jenis pajak tersebut, potensi kebocoran penerimaan dapat ditekan tanpa membebani wajib pajak dengan pungutan ganda. Hasil optimalisasi penerimaan dari sektor pajak pusat maupun pendapatan daerah ini selanjutnya diproyeksikan untuk menopang pembiayaan pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Kabupaten Barru. (Red)



