MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), menerjunkan empat tim terpadu untuk memverifikasi langsung 10 desa yang diusulkan menjadi Percontohan Desa Antikorupsi pada 12–16 November 2026.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam tata kelola pemerintahan desa di wilayah tersebut.
Tim verifikasi lapangan ini melibatkan unsur Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Sulsel. Sebelum turun ke lapangan, kesepuluh desa telah mengikuti pendampingan intensif melalui lima kali monitoring dan evaluasi (monev) secara daring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adapun 10 desa yang menjalani tahapan verifikasi tersebut tersebar di 10 kabupaten, yakni:
Desa Mario (Kabupaten Wajo)
Desa Temmappaduae (Kabupaten Maros)
Desa Mallari (Kabupaten Bone)
Desa Siddo (Kabupaten Barru)
Desa Bonto Jai (Kabupaten Bantaeng)
Desa Salohe (Kabupaten Sinjai)
Desa Possi Tanah (Kabupaten Bulukumba)
Desa Tabarano (Kabupaten Luwu Timur)
Desa Baloli (Kabupaten Luwu Utara)
Desa Topejawa (Kabupaten Takalar).
Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan, Marwan Mansyur, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh masing-masing ketua tim penilai di lokasi kunjungan, menekankan urgensi penguatan pengawasan di tingkat desa.
Menurutnya, besarnya alokasi anggaran yang dikelola desa sebagai ujung tombak pelayanan publik harus diimbangi dengan sistem pencegahan yang kuat guna menutup celah penyalahgunaan kewenangan.
Urgensi tersebut merujuk pada tingginya tren perkara korupsi di lingkungan desa. Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2020 menunjukkan bahwa dari 416 kasus korupsi yang dipetakan berdasarkan lembaga, sebanyak 141 kasus terjadi di pemerintahan desa, dengan 132 kepala desa terjerat hukum.
Selain itu, data penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan juga mencatat lonjakan keterlibatan aparatur desa, yakni dari 187 perkara pada 2023, naik menjadi 275 perkara pada 2024, dan mencapai 535 perkara pada 2025.
”Program Desa Antikorupsi tidak boleh dipandang sekadar pemenuhan syarat administratif demi meraih predikat tertentu. Lebih dari itu, ini adalah gerakan bersama untuk menumbuhkan budaya jujur dan berintegritas, mulai dari penyelenggara pemerintahan desa hingga seluruh elemen masyarakat,” ujar Marwan dalam keterangan tertulisnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program ini diukur dari konsistensi pemerintah desa dalam menjaga amanah pascapenilaian.
Marwan meminta kepala desa beserta perangkatnya menjadi teladan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengoptimalkan fungsi pengawasan, serta masyarakat berani melaporkan setiap indikasi penyimpangan.
”Mari kita bangun desa tidak hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga tempat tumbuhnya nilai kejujuran, integritas, dan keadilan bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, tim penilai mengevaluasi lima komponen utama yang dijabarkan ke dalam 18 indikator KPK, meliputi penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.
Proses verifikasi mencakup pemeriksaan dokumen fisik maupun digital, pemaparan kepala desa, hingga pengecekan fakta di lapangan.
Aspek krusial yang diaudit antara lain keterbukaan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mekanisme pengaduan masyarakat, serta transparansi penyaluran bantuan sosial.
Selain itu, tim turut mewawancarai berbagai pemangku kepentingan di desa, mulai dari perangkat desa, BPD, pengurus BUMDes, rekanan kegiatan desa, hingga tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat.
Berdasarkan instrumen penilaian KPK, desa yang meraih skor minimal 90 atau masuk kategori AA dengan predikat Istimewa akan dinyatakan layak menjadi Percontohan Desa Antikorupsi melalui rapat pleno, disertai catatan evaluasi yang wajib ditindaklanjuti.
Pemprov Sulsel berharap kesepuluh desa ini dapat lulus verifikasi sekaligus menjadi role model tata kelola pemerintahan bersih bagi desa-desa lain di Sulawesi Selatan. (red)



