MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan Ketiga yang digelar secara hybrid di Aula Sipakallebbi Balai Kota Makassar, Rabu (29/7/2026).
Persetujuan seluruh fraksi DPRD menandai tuntasnya proses pembahasan dan evaluasi pelaksanaan APBD 2025. Lebih dari itu, momentum tersebut menjadi pijakan bagi Pemerintah Kota Makassar untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Penandatanganan naskah persetujuan dilakukan oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Ketua DPRD Makassar Supratman, Wakil Ketua DPRD Andi Suharmika, dan Wakil Ketua DPRD Anwar Faruq. Penandatanganan tersebut disaksikan seluruh anggota DPRD serta para undangan yang hadir.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.
“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja sama sehingga pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dirampungkan,” ujar Munafri.
Wali kota yang akrab disapa Appi itu menegaskan, seluruh pandangan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Wali Kota Munafri, evaluasi terhadap manajemen pengelolaan keuangan akan terus dilakukan agar pelaksanaan APBD semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap manajemen pengelolaan keuangan. Seluruh masukan dari DPRD menjadi catatan penting bagi kami untuk meningkatkan kinerja ke depan,” kata Wali Kota Munafri.
Munafri juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih tertib, bertanggung jawab, serta berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat melalui prinsip keadilan, kepatutan, efisiensi, dan efektivitas belanja daerah.
Komitmen tersebut, lanjutnya, tercermin dari keberhasilan Pemerintah Kota Makassar mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Menurut Appi, capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah.
Ke depan, Pemerintah Kota Makassar akan memperkuat pembinaan kepada seluruh perangkat daerah, meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar pendampingan terhadap seluruh organisasi perangkat daerah berjalan semakin maksimal.
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan daerah harus terus dibenahi, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, sehingga setiap rupiah anggaran mampu memberikan dampak optimal terhadap pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.
Munafri juga menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan fondasi penting dalam memastikan APBD tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dikelola secara bertanggung jawab untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan Kota Makassar secara berkelanjutan.
“Kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting untuk menghadirkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan mampu menjawab harapan masyarakat Kota Makassar,” tutup Wali Kota Munafri. (*)
