MENITNEWS.CO.ID, ​JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia, menekankan bahwa pencapaian swasembada pangan tidak lahir begitu saja dari hamparan sawah semata.

Langkah strategis ini dimulai dari keberanian pemerintah dalam membenahi berbagai persoalan mendasar yang selama bertahun-tahun membebankan para petani.

​Kementan terus menggulirkan sejumlah langkah reformasi struktural di sektor pertanian.

Kebijakan prioritas tersebut mencakup pemangkasan birokrasi distribusi pupuk yang berbelit, penekanan biaya produksi, penyediaan fasilitas irigasi dan pasokan air, hingga pemberian kepastian harga melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.

​Pemangkasan regulasi distribusi pupuk bersubsidi dan keterjangkauan harga pupuk dinilai menjadi kunci utama agar petani dapat melakukan percepatan masa tanam.

Di saat yang sama, penetapan HPP gabah yang proporsional memberikan kepastian pasar dan melindungi petani dari bahaya fluktuasi harga saat musim panen raya tiba.

​Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmen dan reformasi berani yang terus digalakkan di sektor pangan nasional tersebut.

Menurutnya, keberpihakan penuh kepada petani di tingkat tapak adalah syarat mutlak, apabila Indonesia ingin berdiri di atas kaki sendiri dalam hal ketahanan pangan.

​”Kunci utama swasembada pangan adalah memanjakan dan melindungi petani. Jika pupuk murah dan mudah didapat, pasokan air terjamin, serta harga gabah mereka dibeli dengan layak dan menguntungkan, maka petani akan berproduksi secara maksimal tanpa ragu. Negara harus hadir memastikan keringat petani terbayar lunas,” tegas Mentan Amran, Minggu (9/8/2026).

​Melalui sinergi antara kemudahan akses input produksi, modernisasi teknologi pertanian melalui pengolahan lahan mekanis, serta kepastian tata niaga di tingkat hilir, Kementan optimistis target swasembada pangan nasional dapat terwujud lebih cepat, berkelanjutan, dan membawa kesejahteraan nyata bagi seluruh petani di Tanah Air. (*)