MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Majelis Kajian Pembangunan Daerah (MKPD) Center for Information Development Studies (CIDES) ICMI Orwil Sulawesi Selatan menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat pembangunan berbasis data, riset, dan kajian akademik.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, saat bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Selasa (18/8/2026).

Pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis pembangunan Kota Makassar, termasuk efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, pendidikan, hingga kebutuhan tenaga kerja.

Prof. Hamid mengatakan, CIDES menawarkan dukungan melalui pendekatan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti. Menurutnya, kebijakan pemerintah idealnya disusun berdasarkan fakta dan data yang telah diteliti, kemudian dievaluasi kembali untuk mengukur dampaknya terhadap masyarakat.

“Bagaimana kebijakan ini berbasis fakta, data yang sudah diteliti dan dikaji. Ujungnya, ketika kebijakan dibuat, hasilnya bisa terukur,” ujar Prof. Hamid.

Ia menambahkan, CIDES siap membantu pemerintah sejak tahap awal perumusan kebijakan hingga evaluasi hasilnya.

“Kami dari CIDES akan membantu di awal berbasis data kebijakan itu, kemudian mengukur hasilnya kebutuhan masyarakat,” katanya.

Prof. Hamid menyebut sedikitnya terdapat tiga isu utama yang dinilai mendesak untuk dikaji sebagai fokus awal dukungan CIDES kepada Pemkot Makassar.

Pertama, persoalan kemiskinan dan ketimpangan. CIDES mendorong kajian yang lebih mendalam hingga tingkat rumah tangga dan wilayah untuk mengetahui penyebab kemiskinan secara lebih spesifik.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi belum tentu otomatis membuat kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata.

“Ekonomi bertumbuh, tetapi timpang. Ini yang mau kita kaji seperti apa dan menyampaikan faktanya kepada Pak Wali Kota,” jelasnya.

Kajian tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah merancang kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Tidak hanya melihat angka kemiskinan secara agregat, CIDES juga akan menganalisis faktor penyebabnya, seperti rendahnya pendapatan, keterbatasan lapangan pekerjaan, maupun faktor lainnya.

CIDES juga menilai evaluasi program bantuan sosial perlu diperkuat. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengetahui apakah bantuan yang diberikan benar-benar mampu mengubah kondisi masyarakat atau masih menyisakan persoalan.

Isu kedua adalah dampak APBD terhadap masyarakat. Prof. Hamid menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dimiliki pemerintah.

“Persoalan APBD bukan berapa banyak uangnya, tetapi seberapa berdampak APBD yang kita punya kepada masyarakat,” tegasnya.

Karena itu, CIDES akan mendorong kajian untuk mengukur sejauh mana belanja pemerintah menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

“Yang kita mau lihat adalah apakah APBD itu menyebabkan perubahan di masyarakat, seberapa besar perubahan yang terjadi,” ujarnya.

Isu ketiga berkaitan dengan kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja di Kota Makassar.

Prof. Hamid melihat adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan menengah maupun perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

Menurutnya, Makassar sebagai kota jasa membutuhkan pemetaan kebutuhan tenaga kerja untuk beberapa tahun ke depan. Hasil pemetaan tersebut nantinya dapat menjadi masukan dalam menentukan kompetensi yang perlu diperkuat di tingkat SMA maupun perguruan tinggi.

“Makassar ini kota jasa, maka kita perlu melihat lapangan kerja yang terbuka dua sampai tiga tahun ke depan seperti apa,” tuturnya.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat diarahkan agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Selain tiga isu tersebut, pertemuan dengan Wali Kota Makassar juga membahas sejumlah agenda pembangunan kota, termasuk penataan kawasan, relokasi, pengelolaan sampah, pengembangan urban farming, hingga pembangunan stadion.

Prof. Hamid menilai berbagai program tersebut membutuhkan dukungan masyarakat agar dapat berjalan secara optimal.

Karena itu, CIDES memandang akademisi tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam menyediakan kajian dan rekomendasi kebijakan.

“Kehadiran CIDES adalah untuk menjadi mitra pembangunan daerah yang dijalankan oleh Kota Makassar,” katanya.

CIDES memiliki jaringan akademisi dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi yang dinilai dapat mendukung kebutuhan Pemkot Makassar.

“CIDES memiliki jaringan universitas, akademisi dan peneliti. Ada banyak akademisi muda yang relatif banyak dan bisa dimanfaatkan untuk melakukan apa yang diharapkan Pak Wali,” ujarnya.

Untuk tahap awal, CIDES menargetkan dapat memberikan dukungan dalam 100 hari pertama melalui kajian, penelitian, dan penyusunan policy brief.

Kajian tersebut diharapkan memberikan gambaran berbasis data mengenai kondisi masyarakat sekaligus menjadi bahan pemerintah dalam merancang kebijakan.

“Lewat kajian, penelitian dan policy brief, kita ingin memperjelas bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kota ini berbasis data riil,” kata Prof. Hamid.

“ kemudian kebijakannya diukur lagi hasilnya sampai terjadi perubahan,” lanjutnya.

CIDES juga berharap koordinasi dapat segera dibangun tanpa harus menunggu agenda rapat kerja. Untuk mendukung proses tersebut, organisasi ini membutuhkan akses terhadap data dan jalur koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Prof. Hamid menyebut Bappeda maupun Bapenda dapat menjadi salah satu focal point dalam proses koordinasi dan penyediaan data.

“Paling tidak untuk 100 hari pertama ada tiga isu yang bisa kita support. Kita membutuhkan jalur ke focal point, seperti Bappeda atau Bapenda, sehingga akses informasi dan data bisa dibuka,” ungkapnya.

Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel, Dr. A. Luhur Prianto, menyambut baik pendekatan pembangunan Pemkot Makassar yang mengedepankan evidence-based policy.

Menurut Luhur, pendekatan tersebut sejalan dengan kapasitas CIDES, khususnya dalam bidang riset, kajian, dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah.

“Kita menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilaksanakan Pak Wali yang sangat mengedepankan evidence-based policy. Tentu ini sejalan dengan sumber daya yang ada di CIDES ICMI,” ujar Luhur.

Ia mengatakan, kesesuaian pendekatan tersebut menjadi peluang untuk menerjemahkan komunikasi antara CIDES dan Pemkot Makassar ke dalam kegiatan yang lebih konkret.

Kolaborasi tersebut nantinya dapat disinergikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan riset, inovasi, dan pengembangan pembangunan.

Namun, Luhur menegaskan pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknokratik dan kepakaran.

Menurut Dekan FISIPOL Unismuh Makassar tersebut, pendekatan teknokratik diperlukan untuk memastikan kebijakan memiliki dasar ilmiah dan perencanaan yang kuat. Di sisi lain, setiap program juga membutuhkan persiapan sosial agar dapat diterima dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat.

“Pendekatan teknokratik, pendekatan kepakaran memang diperlukan. Tetapi sekali lagi tetap ada kebutuhan persiapan-persiapan sosial, istilahnya desain sosial untuk setiap program,” jelasnya.

Luhur menilai keberagaman sumber daya manusia di ICMI dan CIDES menjadi kekuatan untuk melengkapi pendekatan pembangunan pemerintah.

Selain akademisi, terdapat aktivis, jurnalis, penggiat organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Keragaman tersebut memungkinkan persoalan pembangunan dilihat dari berbagai perspektif.

Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, aktivis, jurnalis, dan organisasi kemasyarakatan dinilai penting agar kebijakan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi mampu diterjemahkan menjadi program yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Karena itu, CIDES ICMI Sulsel siap mengambil bagian dalam memperkuat pembangunan Kota Makassar melalui riset, kajian, inovasi, serta pendekatan sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

“Dengan sumber daya yang majemuk seperti itu, kita bisa menjadi kekuatan yang mendorong dan melengkapi pendekatan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota selama ini,” pungkas Luhur.

Dalam audiensi tersebut turut hadir Ketua ICMI Orwil Sulsel Prof. Arismunandar, M.Pd., Ketua CIDES ICMI Orwil Sulsel Dr. Adi Suryadi Culla, Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, serta Wakil Ketua ICMI Sulsel Dr. Ir. Tahir Burhan.

Hadir pula Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel Dr. A. Luhur Prianto, Wakil Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel Hasdar, serta pengurus CIDES ICMI Orwil Sulsel AS. Kambie, Kamaruddin Azis, dan Andi Sri Wulandani. (*)