MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,7 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah melalui skema tahun jamak (multiyears) periode 2025–2027. Program strategis bernilai fantastis ini menargetkan pembenahan jalan sepanjang 1.000 kilometer, pemulihan jaringan irigasi untuk 54.000 hektar lahan pertanian, serta pendirian dua rumah sakit regional di Kabupaten Gowa dan Luwu.
Proyek yang didanai dari hasil efisiensi APBD tersebut diproyeksikan selesai sepenuhnya pada tahun depan. Di tengah pelaksanaan proyek berskala besar ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai skema penganggaran jangka panjang jauh lebih efektif dibandingkan mekanisme tahun tunggal (single year).
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengungkapkan terdapat empat pertimbangan utama yang menjadi dasar penetapan skema tahun jamak tersebut. Menurutnya, aspek kualitas fisik dan efisiensi anggaran menjadi prioritas utama dalam eksekusi proyek infrastruktur ini.
Faktor pertama berkaitan erat dengan jaminan ketuntasan serta kualitas hasil pengerjaan fisik di lapangan. Andi Sudirman menjelaskan bahwa durasi satu tahun anggaran sangat terbatas untuk menyelesaikan bangunan kompleks berikut fasilitas pendukungnya.
Pada proyek jalan, pengerjaan yang terputus akibat keterbatasan waktu berisiko memicu kerusakan dini. Perbedaan masa pakai material beton atau aspal pada tiap tahap pembangunan dapat menimbulkan celah yang rentan rusak saat terjadi perubahan cuaca.
“Kalau kita mengerjakan secara multi years, pembangunannya bisa tuntas. Waktu satu tahun itu tidak cukup untuk membangun. Misalnya rumah sakit. Pembangunan fisik tahun ini, tapi masih banyak saja supporting facility gedung-gedungnya masih belum ditambahkan. Begitu juga jalan. Kalau kita bangun satu tahun satu ruas, tidak nyambung dengan ruas kedua tahap berikutnya, dia beda umur sehingga kekuatan jalan tidak seumur dan ada jeda terputus. Ketika musim berubah pancaroba, ada celah di antaranya yang bisa menjadi sebab mulainya kerusakan-kerusakan baru,” ujar Andi Sudirman, Kamis (3/9/2026).
Pertimbangan kedua menyasar efisiensi biaya serta penyederhanaan proses birokrasi tender. Pelaksanaan lelang tunggal untuk paket bernilai besar terbukti memangkas alokasi anggaran operasional bila dibandingkan dengan proses pengadaan berulang untuk skala kecil.
“Paling penting bahwa kita menghemat di tengah efisiensi. Satu kali lelang untuk nilai Rp500 miliar dibanding 10 kali lelang nilai Rp50 miliar itu jauh sangat berbeda. Karena akan ada losses di budgeting penganggarannya, dan ada yang kemudian penganggarannya akan double ketika kita menganggarkan,” tuturnya.
Alasan ketiga adalah mendorong keterlibatan BUMN dan kontraktor berskala nasional guna menjaga mutu pengerjaan proyek. Paket pekerjaan bernilai besar memungkinkan perusahaan tingkat nasional ikut serta dalam tender karena telah memenuhi ambang batas nilai proyek yang dipersyaratkan.
Meski melibatkan perusahaan nasional, pemerintah daerah tetap memprioritaskan penyerapan potensi lokal dalam pelaksanaannya. Kontraktor pemenang tender diwajibkan memenuhi alokasi tingkat komponen dalam negeri (local content) sebesar 40 persen agar penyedia jasa lokal dapat berkolaborasi.
“Ketika paketnya besar, maka perusahaan yang masuk adalah rata-rata perusahaan yang standar nasional sehingga pembangunannya memang akan jauh lebih bagus. Kami mensiasatinya dengan mewajibkan mereka local content 40 persen sehingga (kontraktor) lokal-lokal bisa bergabung,” kata Andi Sudirman.
Faktor terakhir berfokus pada kepastian pembiayaan dan perlindungan alur kas (cash flow) keuangan daerah. Penganggaran berbasis tahun jamak memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk merancang pola pembayaran secara berkala yang disesuaikan dengan realisasi penerimaan kas daerah.
Skema pembayaran berjenjang ini dirancang untuk menjaga kestabilan fiskal daerah sekaligus mengantisipasi risiko penundaan pembayaran kepada pihak ketiga.
“Salah satu juga keunggulan karena kita bisa mengatur fiskal kita dalam pembayaran, cash flow bagaimana kita kemudian mereka menagih dan kita membayar. Dengan adanya multi years, maka cash flow pembayaran per bulan bisa dibuat sampai 2-3 tahun ke depan, sehingga kita aman untuk pembayaran dan gagal bayar bisa dihindari,” pungkas Andi Sudirman Sulaiman. (Adv)
