MENITNEWS.CO.ID, PANGKEP — Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Muchtar Sali, meminta pemerintah daerah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat.
Muchtar menegaskan, perubahan anggaran tidak boleh sekadar mengakomodasi keinginan, tetapi harus memiliki target yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBD Perubahan hendaknya dititikberatkan pada belanja yang memang menjadi kebutuhan, bukan keinginan, dan target capaiannya juga harus jelas,” tegas Muchtar, Minggu (6/8/2026).
Menurut dia, besarnya anggaran yang dialokasikan tidak otomatis menjamin keberhasilan pembangunan. Efektivitas penggunaan anggaran sangat bergantung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi.
Karena itu, Muchtar mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melaksanakan setiap program dan kegiatan secara terukur. Ia meminta program yang telah mendapatkan alokasi anggaran benar-benar dapat diselesaikan dan memberikan dampak kepada masyarakat.
“Jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan tidak menghasilkan capaian yang jelas. Setiap program harus memiliki target dan harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Muchtar yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi II DPRD Pangkep meminta pemerintah daerah memberi perhatian terhadap pekerjaan infrastruktur yang belum tuntas.
Menurutnya, program infrastruktur yang telah ditetapkan sebagai prioritas harus mendapat dukungan anggaran dan penyelesaian tepat waktu.
Hal tersebut dinilai penting untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kita berharap pekerjaan yang sudah menjadi prioritas dapat dituntaskan. Jangan sampai program yang sudah direncanakan dan dianggarkan justru tertunda tanpa alasan yang jelas,” kata Muchtar.
Selain infrastruktur, Muchtar meminta pemerintah daerah mengantisipasi dampak musim kemarau, khususnya terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Ia menilai dukungan anggaran perlu disiapkan secara memadai agar pemerintah dapat melakukan langkah antisipatif sebelum masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
“Pemerintah daerah harus mengantisipasi kondisi kemarau, terutama kebutuhan air bersih. Jangan menunggu masyarakat kesulitan baru kemudian dilakukan penanganan,” ujarnya.
Anggota legislatif dari daerah pemilihan (Dapil) II Pangkep itu menilai langkah antisipasi menjadi penting, terutama bagi wilayah yang rawan mengalami kekurangan air selama musim kemarau.
Di sektor ketahanan pangan, Muchtar mendorong pemerintah daerah memperkuat program bantuan pangan sekaligus memastikan data penerima bantuan benar-benar valid.
Ia meminta proses verifikasi dan validasi dilakukan secara berkala sehingga bantuan beras maupun program pangan lainnya dapat disalurkan secara tepat sasaran.
“Data penerima bantuan harus benar-benar diverifikasi. Masyarakat yang memang membutuhkan harus menjadi prioritas penerima,” tegasnya.
Muchtar juga mendorong pemerintah meningkatkan dukungan terhadap program ketahanan pangan untuk menjaga stabilitas kebutuhan pokok masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Setiap perubahan pagu anggaran, baik berupa penambahan maupun pengurangan, kata Muchtar, harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
“Setiap rupiah dari anggaran daerah harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, perubahan anggaran harus benar-benar berdasarkan kebutuhan, efisien, transparan dan memiliki target capaian yang jelas,” katanya.
Setelah mencermati arah kebijakan dan program dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Fraksi Golkar DPRD Pangkep menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Muchtar berharap dukungan tersebut dapat memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam memastikan program pembangunan berjalan secara optimal.
“Harapan kita, APBD Perubahan ini benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. Bukan hanya terserap anggarannya, tetapi programnya selesai, tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Pangkep, baik di daratan maupun kepulauan,” pungkas Muchtar. (Adv)
