MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, turun langsung meninjau sejumlah SPBU untuk mencari solusi atas antrean panjang kendaraan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Langkah itu dilakukan setelah Munafri mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Jumat (11/9/2026), untuk membahas persoalan antrean dan pelayanan BBM.
Usai pertemuan tersebut, Munafri langsung turun ke lapangan. Salah satu SPBU yang ditinjau berada di Jalan Ratulangi, Kecamatan Mamajang.
Di lokasi, Munafri mendapati antrean kendaraan masyarakat. Ia juga berdialog langsung dengan sejumlah pengendara untuk mendengar kondisi yang mereka alami.
Munafri mengatakan, peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan persoalan antrean BBM dapat segera dicarikan solusi, bukan hanya dari sisi pasokan, tetapi juga pelayanan di SPBU.
“Saya ke sini di SPBU melihat kondisi yang ada di lapangan, kita pastikan antrean panjang bisa dicarikan solusi. Kita meminta pihak Pertamina dan pengelola SPBU aktivasi semua instrumen,” ujar Munafri.
Dalam peninjauan itu, perhatian Munafri tertuju pada fasilitas pengisian BBM. Dari sejumlah nozzle atau dispenser yang tersedia, ditemukan dua nozzle tidak beroperasi.
Kondisi tersebut langsung menjadi perhatian Wali Kota. Ia meminta Pertamina dan pengelola SPBU memastikan seluruh fasilitas pengisian yang tersedia dapat digunakan secara optimal, terutama saat terjadi kepadatan antrean.
“Kalau ada jumlah nozzle, ya dioptimalkan semuanya. Jangan sampai tidak berfungsi. Ini bisa menambah antrean panjang,” tegasnya.
Menurut Munafri, penanganan antrean BBM tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan pasokan. Sistem dan kecepatan pelayanan di SPBU juga perlu dievaluasi agar kapasitas pengisian dapat dimaksimalkan dan waktu tunggu masyarakat dipangkas.
Ia juga menyoroti lamanya proses pelayanan yang berpotensi membuat kendaraan menumpuk semakin panjang.
“Kalau prosesnya terlalu lama, tentu antrean semakin panjang. Ini yang perlu dicarikan solusi agar pelayanan bisa dipercepat,” kata Munafri.
Munafri menekankan, percepatan pelayanan tetap harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina bersama pengelola SPBU diminta mencari pola pelayanan yang lebih efisien tanpa mengabaikan aturan.
Selain mengoptimalkan seluruh nozzle, Munafri menilai penambahan petugas perlu dipertimbangkan apabila keterbatasan operator menjadi salah satu penyebab tidak seluruh fasilitas pengisian dapat difungsikan.
Ia juga mendorong adanya pengaturan arus kendaraan secara lebih terstruktur, mulai dari jenis kendaraan, alur pengisian hingga waktu kedatangan.
“Jenis kendaraan, alur pengisian, cluster untuk menghindari antrean, termasuk waktu kendaraan masuk untuk pengisian. Ini harus diatur,” imbuh Munafri.
Menurut dia, antrean BBM yang panjang tidak hanya berdampak pada masyarakat yang hendak mengisi kendaraan. Kondisi tersebut juga dapat mengganggu mobilitas warga, aktivitas ekonomi, pelayanan publik hingga menimbulkan kemacetan apabila antrean kendaraan meluber ke badan jalan.
Karena itu, Munafri meminta persoalan tersebut ditangani secara bersama-sama oleh Pertamina, pengelola SPBU, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.
“Ini menyangkut kebutuhan masyarakat, kebutuhan dan aktivitas terganggu hanya karena ngantre di SPBU,” tuturnya.
Mantan CEO PSM Makassar itu menegaskan, Pemerintah Kota Makassar tidak ingin masyarakat menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan distribusi maupun pelayanan BBM.
“Saya ikut berempati dengan apa yang dirasakan masyarakat. Kita akan mencari solusi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, serta pemilik SPBU,” ujarnya.
Munafri berharap seluruh langkah penanganan dapat segera diterapkan sehingga antrean BBM di sejumlah SPBU Makassar dapat terurai.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan tersebut tidak seharusnya terjebak pada perdebatan mengenai pihak yang benar atau salah. Fokus utama, kata dia, adalah memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pelayanan berjalan lebih efektif.
“Yang penting bagaimana ini secepatnya kita urai bersama,” pungkas Munafri. (*)
