MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, meminta PT Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk mengurai antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Makassar.

Permintaan tersebut disampaikan Appi saat mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Jumat (11/9/2026). Dalam pertemuan itu, Appi didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda dan diterima Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Regional Sulawesi Deny Sukendar bersama jajaran.

Appi mengatakan kedatangannya merupakan bentuk respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat yang harus menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan BBM.

Ia meminta Pertamina dan pengelola SPBU tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut karena dampaknya mulai mengganggu mobilitas masyarakat hingga aktivitas pelayanan publik.

“Tujuan kami ke sini bagaimana solusi. Tolong pihak Pertamina dan pengelola SPBU carikan jalan keluar. Jangan masyarakat umum yang jadi korban,” tegas Appi.

Menurut Appi, persoalan antrean BBM tidak cukup diselesaikan hanya dengan memastikan ketersediaan stok. Pengaturan teknis di lapangan juga perlu dilakukan agar pelayanan kendaraan lebih cepat dan antrean tidak meluber hingga mengganggu arus lalu lintas.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mengaktifkan seluruh nozzle atau selang pengisian yang tersedia di SPBU serta menambah jumlah petugas operator.

Appi menilai, apabila seluruh nozzle dapat beroperasi secara optimal dengan dukungan petugas yang memadai, waktu pelayanan setiap kendaraan bisa dipangkas sehingga antrean lebih cepat bergerak.

“Antrean mengular karena keterbatasan petugas. Misalnya empat dispenser di SPBU hanya dijaga satu orang. Perlu penambahan petugas agar setiap nozzle aktif untuk memotong waktu tunggu kendaraan,” ujarnya.

Selain itu, Appi mengusulkan adanya pengaturan alur kendaraan berdasarkan jenisnya, mulai kendaraan pribadi, kendaraan ekspedisi hingga bus.

Pengaturan tersebut, kata dia, dapat dilakukan melalui sistem klasterisasi dan pembagian waktu pengisian sehingga kendaraan tidak menumpuk pada satu titik dalam waktu bersamaan.

“Jenis kendaraan, alur pengisian, cluster untuk menghindari antrean, termasuk waktu kendaraan masuk untuk pengisian. Ini harus diatur jadwalnya,” tambahnya.

Appi menegaskan persoalan antrean BBM harus dilihat dari kepentingan masyarakat luas. Ia tidak ingin kebutuhan dasar masyarakat terhadap BBM justru menimbulkan persoalan baru.

“Kita bicara kebutuhan masyarakat. Ini soal kemaslahatan orang banyak, jangan korbankan masyarakat,” tegasnya.

Menurut dia, antrean panjang tidak hanya merugikan warga yang hendak mengisi kendaraan. Kondisi tersebut juga mulai berdampak terhadap aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Bahkan, operasional armada pengangkut sampah milik Pemerintah Kota Makassar ikut terdampak akibat panjangnya antrean di sejumlah SPBU.

Karena itu, Appi meminta persoalan tersebut tidak dianggap sebagai kondisi biasa dan harus segera mendapatkan penanganan bersama.

“Ini perlu solusi cepat dari seluruh persoalan, kita tidak boleh anggap ini persoalan biasa,” jelasnya.

Appi juga meminta Pertamina memberikan penjelasan mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi.

Pemerintah Kota Makassar, ingin mengetahui apakah persoalan tersebut berkaitan dengan distribusi, ketersediaan stok, perubahan kebijakan BBM atau faktor lainnya.

Informasi tersebut dinilai penting agar Pemkot Makassar dapat ikut memberikan sosialisasi yang benar kepada masyarakat.

“Kami ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ini persoalan distribusi atau apa, supaya kami juga bisa turun ke masyarakat untuk menyosialisasikan ini dengan baik,” katanya.

Untuk mengurangi kepadatan SPBU di dalam Kota Makassar, Appi juga mengusulkan agar SPBU di wilayah penyangga, khususnya Maros dan Gowa, dioptimalkan sebagai buffer zone.

Menurutnya, kendaraan besar tidak harus seluruhnya masuk ke pusat Kota Makassar hanya untuk mendapatkan BBM.

Jika distribusi dan pelayanan dapat dibagi ke kawasan penyangga, beban SPBU di wilayah padat Kota Makassar dapat dikurangi.

“Kalau tidak ada kepastian, antrean akan terus begini, merugikan masyarakat. Kalau sudah sampai empat lapis, menurut saya sudah menutup jalan karena tidak ada yang mengatur prioritas. Akhirnya hanya mengular,” ujarnya.

Appi juga meminta adanya dukungan personel tambahan apabila kondisi antrean berada dalam situasi tidak normal.

Selain penanganan teknis, ia menekankan pentingnya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai kondisi BBM, kebijakan distribusi, mekanisme pengisian serta langkah yang sedang dilakukan pemerintah bersama Pertamina.

“Yang paling penting adalah kita memastikan benar-benar ini ditangani dan masyarakat mendapatkan penjelasan,” imbuh politisi Golkar tersebut.

Appi menegaskan pertemuan dengan Pertamina tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia ingin hasil pertemuan segera diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan.

“Tidak ada lagi siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi bagaimana ini secepatnya kita bisa urai secara bersama-sama,” terangnya.

Ia memastikan Pemkot Makassar akan terus mengawal persoalan tersebut bersama Pertamina dan pengelola SPBU.

“Kami Pemkot Makassar akan terus mengawal persoalan ini, agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu dan antrean panjang tidak menjadi persoalan yang berdampak pada aktivitas warga serta pelayanan publik di Kota Makassar,” pungkasnya.

Sementara itu, EGM PT Pertamina Regional Sulawesi Deny Sukendar memastikan stok BBM untuk masyarakat di Makassar dan Sulawesi Selatan dalam kondisi aman.

Deny mengatakan Pertamina telah menyiapkan sejumlah langkah untuk merespons antrean panjang dan berharap penanganan dapat dilakukan secepatnya.

“Mudah-mudahan ini bisa segera, hari ini juga kita lakukan beberapa hal, Pak Wali,” kata Deny.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah memperpanjang waktu operasional SPBU. Saat ini, sebanyak 25 SPBU di Makassar telah beroperasi selama 24 jam.

Jumlah tersebut masih dapat ditambah apabila kondisi di lapangan membutuhkan. Pertamina akan menyesuaikan jam operasional secara dinamis berdasarkan tingkat kepadatan antrean.

“Sejauh ini sudah ada 25 SPBU yang buka 24 jam. Nanti kita lihat kondisinya. Apabila memang diperlukan, tentu akan kita tambah,” ujarnya.

Deny menjelaskan, penambahan SPBU yang beroperasi selama 24 jam diarahkan untuk mengurai konsentrasi antrean di sejumlah titik yang mengalami kepadatan.

“Intinya adalah bagaimana kita bisa mengurai antrean ini. Jadi jumlah SPBU nanti mungkin akan sangat dinamis, menyesuaikan kondisi antrean,” jelasnya.

Pertamina juga telah meningkatkan penyaluran BBM. Untuk solar, penyaluran disebut meningkat sekitar 15 persen di atas kondisi normal.

Sementara penyaluran Pertalite telah ditingkatkan sekitar 8 persen, bahkan pada kondisi tertentu mencapai 10 persen di atas kondisi normal.

“Ada penambahan. Tentu sudah meningkat kami penyaluran untuk solar, sudah di kisaran di atas normal sekitar 15 persen,” tuturnya.

“Pertalite sudah 8 persen dan kemarin juga sudah mencapai 10 persen dari kondisi normal,” tambah Deny.

Namun, Deny menjelaskan volume penyaluran setiap SPBU tidak sama. Distribusi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SPBU serta kondisi antrean di lapangan.

“Berbeda-beda memang, tergantung kebutuhan. Karena setiap SPBU nanti akan berbeda-beda juga,” katanya.

Pertamina juga telah memetakan SPBU yang mengalami kepadatan untuk kemudian mendapatkan tambahan suplai sesuai kebutuhan.

“Kondisi ini sudah kita petakan dan nanti kita pastikan, kita akan dorong juga suplai ke SPBU,” tegasnya.

Selain menambah suplai dan memperpanjang jam operasional, Pertamina berkoordinasi dengan Satgas Gabungan untuk menertibkan antrean kendaraan di SPBU.

Langkah tersebut dinilai penting agar penambahan pasokan dapat diikuti dengan pengaturan kendaraan yang lebih tertib di lapangan.

“Pertamina sampai hari ini sudah menambah suplai, kami juga sudah menambah waktu operasional SPBU,” katanya.

Deny menambahkan, Pertamina juga akan mendorong pengoptimalan nozzle di SPBU agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih cepat.

“Kemudian, kami sudah koordinasi dengan tim Satgas Gabungan untuk menertibkan antrean-antrean yang ada di SPBU, membuka nozzle di SPBU,” tutupnya. (*)