MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mempercepat pendataan dan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos).

Ia menegaskan, percepatan program tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, hingga jajaran terkait di tingkat wilayah.

Hal itu disampaikan Andi Zulkifly saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Perluasan Digitalisasi Perlinsos bersama para camat se-Kota Makassar di Ruang Sekda Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (11/9/2026).

Andi Zulkifly mengatakan, keterlibatan seluruh jajaran pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan proses pendataan dan registrasi Perlinsos berjalan cepat dan akurat.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

“Ini jangan disepelekan. Perlinsos ini sangat penting karena merupakan target yang diberikan pemerintah pusat dan menjadi program nasional yang harus kita kawal bersama,” tegasnya.

Ia menekankan, koordinasi antar-OPD tidak boleh sekadar menjadi agenda formalitas. Seluruh pimpinan perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan digitalisasi Perlinsos diminta hadir dalam setiap pembahasan.

Dengan demikian, setiap kendala yang muncul di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi secara bersama-sama.

“Saya minta setiap rapat ini dihadiri semua pimpinan. Supaya koordinasi tidak berulang-ulang dan setiap persoalan bisa langsung kita ketahui secara spesifik, kemudian kita carikan solusinya,” ujarnya.

Andi Zulkifly menilai camat memiliki posisi strategis dalam menyukseskan program Perlinsos karena berhadapan langsung dengan masyarakat.

Camat tidak hanya diminta melakukan pendataan, tetapi juga memastikan seluruh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran perlindungan sosial teridentifikasi dengan baik.

Ia mengingatkan, pendataan tidak boleh hanya berfokus pada masyarakat miskin.

“Ini bukan hanya soal orang miskin. Semua kelompok yang masuk dalam sasaran harus didata. Camat harus mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya, termasuk petugas kebersihan, RT, RW, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya,” jelasnya.

Untuk itu, camat diminta memperkuat koordinasi dengan lurah, RT, RW, serta berbagai organisasi dan asosiasi yang menjadi mitra pemerintah di wilayah masing-masing.

Menurut Andi Zulkifly, kemampuan camat menggerakkan seluruh perangkat pemerintahan dan elemen masyarakat menjadi salah satu indikator penting keberhasilan program tersebut.

“Di sini kita mengukur kekuatan camat. Bukan hanya secara administratif, tetapi bagaimana camat bisa menggerakkan perangkat, lurah, RT, RW, dan organisasi yang menjadi mitranya untuk turun langsung ke masyarakat,” katanya.

Ia juga meminta seluruh pegawai dan tenaga yang berada di lingkungan Pemkot Makassar ikut berperan dalam proses pendataan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan data sekaligus memastikan program perlindungan sosial menjangkau masyarakat yang benar-benar menjadi sasaran.

Andi Zulkifly optimistis capaian Perlinsos di Makassar masih dapat terus ditingkatkan. Ia menyebut perkembangan yang dicapai Makassar dalam waktu singkat menunjukkan kerja keras jajaran di lapangan.

Makassar sebelumnya berada di posisi 43 daerah dalam pilot project Perlinsos. Dalam waktu sekitar dua pekan, posisi tersebut berhasil meningkat hingga berada di peringkat 20.

“Bayangkan, proses kita dari bawah, dari posisi 43 daerah Pilot Project Perlinsos, dalam waktu kurang lebih dua minggu bisa naik sampai tinggal 20. Ini luar biasa. Ini merupakan hasil kerja teman-teman camat dan seluruh jajaran di lapangan,” tuturnya.

Karena itu, ia meminta camat dan lurah memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mempercepat pendataan, verifikasi, hingga penetapan penerima manfaat di wilayah masing-masing.

Andi Zulkifly juga mengingatkan agar strategi pelaksanaan tidak diseragamkan. Setiap kecamatan dan kelurahan memiliki karakteristik masyarakat serta tantangan yang berbeda.

“Setiap wilayah memiliki tantangan masing-masing terkait karakter masyarakat. Saya kira camat dan lurah lebih tahu kondisi wilayahnya. Jadi, silakan gunakan strategi masing-masing untuk menguasai wilayah dan memastikan masyarakat terdata,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar Andi Bukti Djufrie mengatakan pihaknya mendorong agar perkembangan Perlinsos menjadi agenda rutin dalam rapat koordinasi Pemkot Makassar setiap Senin.

Selain itu, Dinsos Makassar akan menyampaikan perkembangan data Perlinsos kepada masing-masing camat setiap Sabtu.

“Setiap Sabtu, kami dari Dinas Sosial akan menyampaikan hasil progres masing-masing kelurahan. Data itu kemudian dikirim kepada camat untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti. Hari Senin, silakan dibawa dalam rapat koordinasi untuk melihat realisasi per kelurahan,” jelasnya.

Menurut Andi Bukti, mekanisme tersebut dibuat agar perkembangan program dapat dipantau secara berkala. Evaluasi mingguan juga diharapkan mendorong setiap kecamatan dan kelurahan meningkatkan capaian pendataan.

Ia menegaskan, masih tersedia waktu untuk mengejar target yang ditetapkan dalam program nasional tersebut.

“Kita masih punya waktu untuk berjuang meningkatkan capaian target. Karena ini program nasional, kita harus berlomba-lomba meningkatkan persentase kita,” pungkasnya. (*)