MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Capaian pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kota Makassar menunjukkan lonjakan signifikan. Dalam kurun waktu dua hingga tiga minggu setelah penguatan teknis pendataan, posisi Makassar melesat dari peringkat 38 ke urutan 20 dari total 43 kabupaten/kota yang menjadi lokasi piloting nasional.
Capaian positif tersebut diiringi dengan masuknya Kota Makassar ke dalam daftar 10 daerah paling aktif dalam pelaksanaan pendataan Perlinsos Digital secara nasional. Berada di urutan ketujuh, Makassar menjadi satu-satunya perwakilan dari Sulawesi Selatan yang menembus daftar tersebut.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar untuk mengawal ketat keberadaan Agen Perlinsos di lapangan. Menurut pria yang akrab disapa Appi ini, validitas data menjadi aspek vital mengingat Makassar telah dipercaya sebagai salah satu wilayah uji coba program nasional tersebut.
Guna memastikan kemudahan akses pendaftaran dan pemutakhiran data bagi masyarakat, keberadaan Agen Perlinsos atau Agen Perisai dinilai perlu dioptimalkan hingga tingkat kelurahan, RT, dan RW. Langkah ini diambil agar seluruh proses pendataan berjalan secara intensif.
“Ini menjadi contoh di Indonesia, Makassar salah satu masuk di Indonesia yang jalan program, dan gongnya Makassar dipilih kerjakan,” ujar Appi, Selasa (1/9/2026).
Appi meminta jajaran camat dan lurah melakukan kontrol secara langsung terhadap aktivitas para agen di wilayah masing-masing. Langkah ini penting untuk memastikan agen perisai yang telah dibentuk benar-benar aktif mendampingi masyarakat, bukan sekadar terdata secara administratif.
Baca juga: Munafri Minta Pesta Rakyat di Panakkukang Libatkan Warga dan UMKM Lokal
Di samping mempermudah akses layanan perlindungan sosial dan memastikan ketepatan data pemerintah, skema agen perisai disebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang menjalankannya. Melalui keterlibatan hingga tingkat RT dan RW, pemutakhiran data diharapkan mampu menjangkau lapisan masyarakat secara lebih luas.
“Kita berharap, pelaksanaan piloting Perlinsos Digital di Makassar dapat berjalan optimal dan menjadi model yang menunjukkan kesiapan pemerintah berbasis data yang lebih akurat, mudah diakses, dan tepat sasaran,” kata Appi.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menjelaskan bahwa peningkatan peringkat nasional tidak lepas dari kerja keras jajaran kewilayahan yang turun langsung ke lapangan. Per 1 Agustus, Makassar berada di posisi 38, sebelum akhirnya melonjak ke peringkat 20 usai digelarnya pertemuan teknis pendataan.
Baca juga: Munafri Resmikan Masjid Maradekaya, Dorong Jadi Pusat Pembinaan Generasi Qurani
Secara keseluruhan, angka pendataan di Kota Makassar telah mencakup 138.237 Kepala Keluarga (KK) atau setara 29,72 persen dari total sasaran sebanyak 465.207 KK. Capaian per kecamatan menunjukkan variasi, dengan Kecamatan Sangkarrang mencatat persentase tertinggi sekitar 50 persen, disusul Ujung Tanah 40,12 persen, dan Mariso 37,40 persen.
Kecamatan lain juga mencatatkan progres signifikan, seperti Bontoala (31,20 persen), Makassar (sekitar 31 persen), Tamalate (sekitar 31 persen), Mamajang (sekitar 29 persen), dan Tamalanrea (29,57 persen). Sementara itu, Panakkukang mencatat 27,94 persen, Biringkanaya 27 persen, Ujung Pandang 25,78 persen, Rappocini 23,19 persen, Manggala 22 persen, serta Wajo 21,75 persen.
Baca juga: Pesta Rakyat Kecamatan Wajo Meriah, Munafri Apresiasi Toleransi dan Potensi Ekonomi Warga
Meskipun menunjukkan angka positif, Dinsos Makassar masih mencatat sejumlah catatan evaluasi terkait sumber daya manusia. Dari total 8.732 agen yang terdata, baru 3.467 agen yang berstatus aktif melakukan pendataan.
Sebagian agen yang belum aktif berasal dari unsur RT/RW yang datanya baru dikirim ke tingkat pusat dan belum menerima bimbingan teknis (bimtek). Pihak Dinsos merencanakan pelaksanaan bimtek susulan agar jajaran RT/RW dapat menyisir seluruh warga yang belum terdata.
Baca juga: Munafri Arifuddin Tekankan Silaturahmi dan Pendidikan Karakter di Maulid KKDB
Di samping masalah pelatihan, hambatan lapangan yang dihadapi mencakup kendala koordinasi akibat masalah pribadi antara RT/RW dengan petugas pendataan atau IPSSM di beberapa wilayah. Selain itu, terdapat penolakan asesmen dari sebagian warga kelompok ekonomi menengah ke atas yang menganggap pendataan ini hanya bertujuan untuk pembagian bantuan sosial.
Menanggapi kendala tersebut, Dinsos Kota Makassar berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya integrasi data Perlinsos Digital yang akurat demi pelayanan publik yang lebih baik. (Adv)
