MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengambil sejumlah langkah cepat untuk mengatasi antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bahkan telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, untuk mendorong penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bagi Sulawesi Selatan.
“Kami melakukan evaluasi dan kami sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Direktur Utama Pertamina untuk segera menambah kuota BBM Sulawesi Selatan,” kata Andi Sudirman, Minggu (13/9/2026).
Menurut Andi Sudirman, penambahan kuota BBM menjadi salah satu langkah yang didorong Pemprov Sulsel untuk mengatasi kepadatan antrean sekaligus memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
Selain meminta penambahan kuota, Pemprov Sulsel juga menyiapkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan layanan pengisian BBM di tengah tingginya antrean kendaraan.
Langkah tersebut disampaikan kepada PT Pertamina Patra Niaga melalui surat permintaan yang diterbitkan Pemprov Sulsel melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan nomor 670/2478/DESDM tertanggal 12 September 2026.
Salah satu opsi yang didorong adalah penyediaan bypass pengisian BBM melalui Modular SPBU di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar.
“Beberapa kebijakan akan dilakukan, termasuk mendorong penyediaan bypass pengisian melalui Modular SPBU di kawasan CPI Makassar untuk menambah layanan sekaligus mengurai antrean,” ungkapnya.
Pemprov Sulsel juga menyiapkan langkah pengendalian mobilitas masyarakat untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalan maupun di kawasan SPBU.
Beberapa opsi yang disiapkan antara lain pemberlakuan sistem ganjil-genap, pelaksanaan pembelajaran secara daring, serta pengaturan mobilitas kendaraan truk.
Selain itu, penyaringan kendaraan yang masuk ke dalam antrean BBM juga akan dilakukan. Masyarakat yang persediaan BBM kendaraannya masih mencukupi diimbau tidak ikut mengantre.
Menurut Andi Sudirman, kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam mempercepat penguraian antrean. Kendaraan yang sebenarnya belum membutuhkan BBM tetapi ikut mengantre justru berpotensi memperpanjang kepadatan di SPBU.
Di sisi lain, Pemprov Sulsel juga memperkuat pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Andi Sudirman menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menindak pelanggaran, termasuk dugaan distribusi ilegal BBM bersubsidi yang dialihkan kepada sektor industri atau pihak yang tidak berhak.
“Kami juga bersama aparat Kepolisian untuk menyisir dan mengejar pelanggaran, termasuk distributor ilegal BBM dari subsidi ke industri atau bukan peruntukannya,” tegas Andi Sudirman.
Pemprov Sulsel berharap koordinasi dengan Pertamina dan aparat penegak hukum dapat mempercepat penanganan antrean BBM sekaligus memastikan distribusi BBM berjalan sesuai peruntukan dan kebutuhan masyarakat. (Adv)
