MENITNEWS.CO.ID, BEIJING — Menteri Luar Negeri Iran Seyyed Abbas Araghchi melangsungkan kunjungan resmi ke China pada Rabu (16/9/2026) untuk menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi. Kunjungan diplomatik ini terjadi di tengah langkah Beijing mendorong penyelesaian damai konflik Timur Tengah, bersamaan dengan rilis laporan pengawas Pentagon yang mengungkap tingginya biaya operasi militer, kerusakan pangkalan, serta penipisan stok amunisi Amerika Serikat (AS).
Kementerian Luar Negeri China mengonfirmasi agenda kedatangan diplomat senior Teheran tersebut sehari sebelumnya. Anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis China, Wang Yi, dijadwalkan memimpin langsung dialog bersama Araghchi guna membahas eskalasi kawasan yang telah memasuki bulan ketujuh.
Lawatan ini kembali menempatkan Beijing di posisi sentral diplomasi internasional. Sebagai mitra strategis yang memiliki hubungan politik dan ekonomi erat dengan Teheran, China berkepentingan menjaga stabilitas jalur perdagangan energi, khususnya di Selat Hormuz yang menjadi urat nadi pasokan minyak dan gas global.
Agenda pertemuan di Beijing bertepatan dengan persiapan rencana tatap muka antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dijadwalkan berlangsung pada 24 September 2026. Situasi ini bergulir di tengah sorotan Washington terhadap dugaan dukungan Beijing kepada Teheran selama perang.
Donald Trump membantah pemberitaan The Wall Street Journal yang menyebut Beijing menyerahkan citra satelit pangkalan militer di Yordania kepada Iran. Laporan media tersebut mengklaim informasi satelit itu membantu Iran melancarkan serangan fatal yang menewaskan tiga prajurit AS pada Juli lalu. Pemerintah China secara tegas memenampik tuduhan pemberian bantuan intelijen tersebut.
Anggaran Operasi Epic Fury Tembus USD 33,4 Miliar
Upaya diplomasi Iran di China berlangsung saat Departemen Pertahanan AS mulai menghitung besarnya dampak finansial dan logistik akibat konflik. Laporan Lead Inspector General mengenai Operation Epic Fury yang diserahkan kepada Kongres AS mengungkap estimasi biaya operasi militer mencapai 33,4 miliar dolar AS untuk periode 28 Februari hingga 30 Juni 2026.
Porsi terbesar pengeluaran militer Washington terserap untuk kebutuhan persenjataan. Berdasarkan data pengawas Pentagon yang dilaporkan CBS News, sekitar 22,3 miliar dolar AS dialokasikan khusus untuk amunisi, sementara 3,7 miliar dolar AS mencakup kerugian peralatan dan 7,4 miliar dolar AS untuk biaya operasional harian.
Tingginya intensitas penggunaan senjata memicu penurunan drastis pada persediaan strategis militer AS. The Washington Post mencatat Pentagon telah menembakkan lebih dari separuh cadangan rudal pencegat Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) serta melepas lebih dari 850 rudal jelajah Tomahawk pada empat pekan awal pertempuran.
Penggunaan amunisi berskala besar ini memunculkan kendala serius pada rantai pasok industri pertahanan AS. Hambatan utama teridentifikasi pada keterbatasan produksi motor roket bahan bakar padat, kelangkaan bahan peledak bermutu tinggi, serta minimnya tenaga kerja manufaktur terampil untuk memperbarui stok nasional dalam waktu singkat.
Perhitungan independen dari Congressional Budget Office (CBO) menunjukkan proyeksi biaya langsung perang bagi Washington telah melonjak hingga 38 miliar dolar AS per 1 Agustus 2026. Apabila intensitas konflik menurun, AS diperkirakan tetap membutuhkan anggaran sekitar 2 miliar dolar AS per bulan, dan dapat melonjak hingga 3 miliar dolar AS per bulan jika terjadi eskalasi susulan.
Kerusakan Fasilitas dan Kerugian Armada Udara AS
Laporan pengawas Pentagon turut membeberkan dampak serangan balasan Iran terhadap pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Kerusakan bangunan dan infrastruktur tercatat di sejumlah pangkalan AS yang tersebar di Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Irak, Oman, hingga Yordania.
Dampak fisik juga menimpa fasilitas korps diplomatik AS di Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab dengan total kerugian ditaksir mencapai 184 juta dolar AS. Kondisi keamanan yang memburuk menghentikan sejumlah program bantuan kemanusiaan dan pembangunan akibat penarikan staf kedutaan dari lokasi kerja.
Krisis ini memaksa Washington mengoperasikan evakuasi darurat bagi sekitar 9.000 warga negara AS menggunakan armada bus dan penerbangan carter. Departemen Luar Negeri AS mencatat pengeluaran sekitar 113 juta dolar AS untuk menanggulangi krisis, termasuk 80 juta dolar AS khusus untuk biaya kedaruratan dan evakuasi warga.
Di sektor pertahanan udara, laporan CBS News dan The Washington Post mengonfirmasi kehilangan material yang signifikan. Empat pesawat tempur F-15E hancur, satu jet tempur siluman generasi kelima F-35A mengalami kerusakan akibat tembakan musuh di udara Iran, tujuh pesawat tanker KC-135 rusak, serta 30 unit drone MQ-9 Reaper hancur.
Penyesuaian Strategi Global Washington
Besarnya pengerahan sumber daya ke Timur Tengah memengaruhi porsi kekuatan militer AS di wilayah lain. Sedikitnya enam kapal perang utama AS dihentikan dari tugas di kawasan Pasifik dan dialihkan ke Teluk Persia, meski Washington sebelumnya menetapkan Indo-Pasifik sebagai prioritas utama pertahanan nasional.
Presiden Donald Trump berusaha meredam kekhawatiran publik terkait penurunan kapasitas pasokan persenjataan nasional. Melalui platform Truth Social, Trump menegaskan bahwa industri pertahanan dalam negeri tengah memacu peningkatan kapasitas produksi persenjataan canggih.
Trump menyatakan manufaktur AS sedang memproduksi sistem persenjataan unggulan dalam jumlah terbesar sepanjang sejarah, dengan fokus utama pada pemenuhan kembali stok rudal Patriot, THAAD, hingga sistem Tomahawk.
Dinamika ini memperlihatkan dua jalur yang bergerak simultan dalam krisis Timur Tengah. Di satu sisi, tekanan militer dan pembengkakan biaya perang menguji daya tahan logistik AS, sementara di sisi lain, langkah diplomasi Teheran dan Beijing terus berupaya membuka ruang penyelesaian politik. (*)
