MENITNEWS.CO.ID, JENEPONTO — Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat pesisir melalui kolaborasi program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Sinergi tersebut dilaksanakan di Desa Balangloe, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dengan menyasar masyarakat pesisir dan nelayan, baru-baru ini.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang aman, mudah, terjangkau, serta sesuai dengan kebutuhan.
Asisten Direktur OJK Sulsel Sulbar, Mushadi Nurali, yang mewakili Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, mengatakan kemampuan mengelola keuangan menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat, termasuk nelayan dan pelaku usaha di wilayah pesisir, perlu membangun kebiasaan keuangan yang sehat. Hal itu dapat dilakukan dengan membedakan kebutuhan dan keinginan, menyusun anggaran, menyiapkan dana darurat, serta memilih produk dan layanan jasa keuangan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan.
“Peningkatan literasi keuangan tidak hanya mengenai bagaimana masyarakat dapat mengakses produk dan layanan jasa keuangan, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak, memahami manfaat dan risikonya, serta terlindungi dari berbagai bentuk penipuan dan investasi ilegal,” kata Mushadi saat dikonfirmasi, Selasa (22/9/2026).
Ia menegaskan, literasi keuangan tidak berhenti pada kemampuan menggunakan produk jasa keuangan. Masyarakat juga perlu memahami risiko setiap produk agar dapat mengambil keputusan secara tepat dan tidak mudah terjebak dalam penawaran keuangan yang merugikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto, Abd. Rajab Gaus, S.Pi., M.Si., mengapresiasi sinergi OJK melalui program EKI dan KNMP dalam memperkuat kapasitas masyarakat nelayan di Jeneponto.
Menurut Rajab, pengembangan kawasan nelayan tidak cukup hanya melalui peningkatan produksi, sarana, dan prasarana perikanan. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola pendapatan dan hasil usaha juga menjadi bagian penting yang perlu diperkuat.
“Kami sangat mengapresiasi sinergi yang dilakukan OJK melalui program EKI dan KNMP. Masyarakat nelayan tidak hanya perlu didorong untuk meningkatkan produksi dan pendapatan, tetapi juga perlu memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dan mengembangkan hasil usahanya,” ujarnya.
Ia menilai edukasi keuangan penting agar masyarakat dapat memanfaatkan akses keuangan secara bijak dan produktif sekaligus terhindar dari praktik investasi ilegal.
Sinergi EKI dan KNMP diharapkan dapat memberikan dampak lebih luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penguatan literasi keuangan menjadi salah satu bagian penting untuk memastikan peningkatan pendapatan dapat dikelola secara optimal dan mendukung keberlanjutan usaha nelayan.
Dalam kegiatan tersebut, OJK juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat atau memberikan iming-iming keuntungan yang tidak wajar.
Masyarakat diminta menerapkan prinsip Legal dan Logis (2L) sebelum menggunakan produk maupun layanan keuangan atau berinvestasi.
Prinsip Legal dilakukan dengan memastikan pihak yang menawarkan produk atau kegiatan investasi memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Sementara prinsip Logis dilakukan dengan mencermati kewajaran imbal hasil yang ditawarkan serta mempertimbangkan risiko investasi.
OJK juga mengingatkan masyarakat untuk tidak memberikan data pribadi maupun melakukan transfer dana sebelum memastikan legalitas dan kredibilitas pihak yang menawarkan investasi.
Jika menemukan atau menerima penawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat didorong memanfaatkan kanal informasi dan layanan konsumen OJK. Langkah tersebut penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban aktivitas keuangan ilegal.
Sinergi EKI dan KNMP di Desa Balangloe merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem keuangan inklusif di tingkat desa. Program tersebut menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan sehingga edukasi dan akses terhadap layanan keuangan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Melalui edukasi yang dilakukan langsung di tengah masyarakat, OJK terus memperluas jangkauan literasi dan inklusi keuangan hingga wilayah perdesaan dan pesisir.
Kolaborasi OJK, pemerintah daerah, pelaku industri jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat mendorong masyarakat pesisir menjadi semakin cakap mengelola keuangan, produktif dalam mengembangkan usaha, serta terlindungi dari berbagai aktivitas keuangan ilegal. (*)
