MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 tengah merombak penataan peran korporasi dan melakukan efisiensi struktur (streamlining) internal. Langkah ini diambil untuk meningkatkan keandalan rantai pasok serta efisiensi operasional di kawasan Pelabuhan Makassar.
Inisiatif restrukturisasi tersebut dipaparkan manajemen dalam forum tahunan Sharing with Stakeholder yang berlangsung di Sevara Cafe, Makassar, Selasa (22/9/2026). Pertemuan ini mempertemukan manajemen Pelindo dengan otoritas kepelabuhanan, regulator, penegak hukum, hingga asosiasi pengguna jasa logistik.
Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis, menjelaskan bahwa penataan ulang peran korporasi tidak sekadar mencakup pembenahan internal, tetapi juga disesuaikan dengan agenda efisiensi BUMN di bawah Danantara Indonesia.
Melalui keterangan tertulis yang diterima Menitnews.co.id, Abdul Azis menyampaikan bahwa perubahan peta peran ini disiapkan agar organisasi lebih adaptif terhadap dinamika industri kepelabuhanan dan rantai pasok nasional.
“Inisiatif ini sejalan dengan agenda transformasi Danantara Indonesia dalam mendorong BUMN untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Kami berharap proses transformasi ini semakin memperkuat peran Pelindo dalam mendukung konektivitas dan kelancaran arus logistik,” kata Abdul Azis.
Ekosistem Pelabuhan Makassar memegang peranan krusial sebagai simpul utama distribusi barang untuk wilayah Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur. Kinerja pelayanan pelabuhan berbanding lurus dengan kelancaran pasokan komoditas serta biaya logistik masyarakat di daerah.
Oleh karena itu, penataan peran yang sedang berjalan diposisikan untuk memperbaiki koordinasi operasional di lapangan, memangkas hambatan birokrasi, serta meningkatkan standar pelayanan bagi para pengguna jasa pelabuhan.
Dari sisi teknis lapangan, Division Head Operasi Pelindo Regional 4, Yusida M. Palesang, menyebutkan bahwa koordinasi berkala dengan pemangku kepentingan diperlukan untuk menjaga keandalan dan keamanan operasional pelabuhan.
Yusida menambahkan, forum dialog terbuka menjadi sarana bagi manajemen untuk menyerap aspirasi langsung dari instansi pemerintah, penegak hukum, dan pelaku usaha pelayaran maupun logistik.
“Melalui kegiatan ini, berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan dan operasional dapat didiskusikan secara langsung sehingga koordinasi di lapangan menjadi semakin baik,” ujar Yusida dalam keterangan tertulisnya.
Agenda tersebut turut dihadiri oleh pimpinan otoritas pelabuhan dan instansi teknis, di antaranya perwakilan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Makassar, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Andi Panca Sakti, Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Rise Sandiyantanti, serta Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulsel Sitti Chadidjah.
Hadir pula perwakilan dari Bea Cukai Makassar, Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Makassar, PT PELNI Cabang Makassar, serta jajaran kepolisian kawasan pelabuhan.
Sementara itu dari lini bisnis dan ekosistem rantai pasok, hadir jajaran pengurus DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Sulselbar, DPC Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Makassar, DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sulsel, serta DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sulselbar.
Meskipun Pelindo memaparkan arah perbaikan operasional, dampak nyata dari penataan peran ini terhadap penurunan biaya logistik (logistics cost) maupun durasi bongkar muat di Pelabuhan Makassar masih memerlukan evaluasi berkala dari para pelaku usaha ekspor-impor setempat. (*)
