MENITNEWS.CO.ID, BONE — Kelompok rentan di Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dipastikan tetap mendapat pendampingan sosial dan ekonomi meski masa pengabdian mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) telah usai.
Kepastian tersebut didapatkan setelah Dinas Sosial Kabupaten Bone menyepakati Dokumen Komitmen Keberlanjutan Kerja Sama bersama Unit Kegiatan Mahasiswa Keilmuan dan Penalaran Ilmiah (UKM KPI) Unhas di Kantor Dinsos Bone, Senin (14/9/2026).
Kesepakatan ini bertujuan untuk menjaga agar program pemberdayaan masyarakat bertajuk Mannennungeng yang diinisiasi mahasiswa tidak berhenti di tengah jalan.
Melalui kerja sama ini, Dinas Sosial Kabupaten Bone akan menyalurkan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi warga kategori rentan di desa tersebut.
Sebagai informasi, UEP merupakan bantuan stimulan modal usaha dari pemerintah untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin, sementara ATENSI difokuskan pada pemenuhan hak dan rehabilitasi sosial berbasis keluarga serta komunitas.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, H. Jemmy, S.Sos., M.Si., menyatakan bahwa kolaborasi ini mengintegrasikan peran tenaga lapangan pemerintah daerah guna memperkuat visi kemandirian desa.
“Dinas Sosial Kabupaten Bone berkomitmen untuk memfasilitasi pemberdayaan ekonomi kelompok rentan melalui ATENSI dan UEP, serta pendampingan sosial berkelanjutan melalui TKSK dan PKH,” ujar Jemmy dalam keterangan tertulis yang diterima Menitnews.co.id.
Jemmy menambahkan, penyelarasan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi kunci agar pembinaan di lapangan terus berjalan secara konsisten.
Fokus pada Inklusi Sosial dan Ekonomi
Program Mannennungeng yang dijalankan oleh tim Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) UKM KPI Unhas 2026 tidak hanya berfokus pada alih teknologi sektor pertanian.
Ketua Tim PPK Ormawa UKM KPI Unhas 2026, Fadel Muhammad S., menjelaskan bahwa intervensi sosial dan ekonomi menjadi pilar utama untuk mendorong kemandirian warga.
“Dengan adanya dukungan dari Dinas Sosial, kami optimis kelompok rentan di desa dapat lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi. Ini adalah bentuk nyata dari pengabdian yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Fadel melalui keterangan tertulis.
Sementara itu, Ketua Umum UKM KPI Unhas, Aydil Fitra Mulya, menilai keterlibatan aktif pemerintah daerah menjadi faktor krusial dalam keberlanjutan dampak program di tingkat akar rumput.
Aydil berharap model kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah ini dapat direplikasi di wilayah lain di Sulawesi Selatan untuk mencegah program pengabdian mahasiswa menjadi sekadar agenda seremonial semata. (*)
