MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, memperjuangkan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan melalui dukungan kebijakan dan intervensi pemerintah pusat.
Upaya tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (9/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Andi Sudirman menyampaikan sejumlah aspirasi strategis daerah, terutama terkait pengembangan UMKM, industri, pariwisata, konektivitas, serta kebutuhan dukungan pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, hadir bersama sejumlah anggota DPR RI. Turut hadir Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Gubernur menegaskan, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis sebagai pusat konektivitas dan aktivitas ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Potensi tersebut perlu diperkuat melalui kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan industri, memperluas pasar UMKM, dan meningkatkan daya saing produk lokal.
Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi VII DPR RI. Ia berharap pertemuan tersebut menjadi momentum bagi para legislator untuk melihat secara langsung potensi, aspirasi, serta berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
“Kami tentu berterima kasih kepada rombongan Komisi VII yang melihat kondisi Sulsel sebagai hub, terutama sebagai barometer pengembangan industri, UMKM, pariwisata, dan bidang lainnya,” ujarnya.
Salah satu perhatian utama yang disampaikan Gubernur adalah penguatan UMKM yang menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Sulawesi Selatan.
Andi Sudirman mengungkapkan, sekitar 3 juta UMKM telah terdaftar di Sulawesi Selatan. Besarnya jumlah pelaku usaha tersebut membutuhkan dukungan berkelanjutan agar mampu meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, dan jangkauan pemasaran.
Selama ini, Pemprov Sulsel telah menjalankan berbagai program pembinaan, mulai dari fasilitasi sertifikasi, peningkatan kualitas kemasan produk, hingga bantuan peralatan usaha bagi pelaku UMKM.
Namun, menurutnya, berbagai upaya tersebut masih membutuhkan dukungan tambahan agar dampaknya semakin luas dan mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha di daerah.
“Sulawesi Selatan memiliki potensi UMKM yang sangat besar. Saat ini, sekitar 3 juta UMKM telah terdaftar di Sulsel. Pemerintah provinsi terus melakukan berbagai upaya pembinaan, mulai dari fasilitasi sertifikasi, peningkatan kualitas kemasan produk, hingga pemberian bantuan peralatan usaha. Akan tetapi itu tidak pernah cukup. Karena itu, kami meminta adanya intervensi dan bantuan untuk UMKM masyarakat kami,” ungkapnya.
Ia berharap aspirasi tersebut dapat diperjuangkan oleh Komisi VII DPR RI melalui dukungan program dan kebijakan di tingkat pusat.
Menurut Andi Sudirman, penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui pembinaan, tetapi juga harus disertai perluasan akses pasar, peningkatan standar produk, serta dukungan yang memungkinkan pelaku usaha berkembang secara berkelanjutan.
Untuk memperluas akses pemasaran, Pemprov Sulsel juga mengembangkan Bajubodo.com, sebuah platform lokapasar lokal yang dirancang untuk membantu pelaku UMKM memasarkan produknya.
Platform tersebut memanfaatkan sistem katalog elektronik atau e-katalog dan dapat digunakan secara gratis oleh masyarakat.
Keberadaan Bajubodo.com diharapkan menjadi salah satu sarana untuk mempertemukan produk UMKM Sulawesi Selatan dengan pasar yang lebih luas. Namun, pengembangannya perlu didukung peningkatan kualitas produk, standardisasi, serta penguatan sistem pemasaran agar mampu bersaing.
Gubernur menilai, posisi Sulawesi Selatan sebagai hub Indonesia Timur perlu dioptimalkan untuk membangun ekosistem UMKM yang lebih kuat, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Kita ingin ada dukungan untuk daerah, termasuk bantuan terkait UMKM kita. Sulsel sebagai hub Indonesia Timur sudah sepantasnya memiliki platform dan standar yang dapat mendukung pengembangan UMKM,” tegasnya.
Ia pun berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan UMKM di Sulawesi Selatan, sehingga berbagai program pembinaan yang telah dilakukan pemerintah daerah dapat diperkuat melalui dukungan lintas sektor.
“Kami berharap apa yang kami sampaikan ini dapat diperjuangkan di pusat. Kami memohon agar ke depan Sulawesi Selatan mendapat perhatian lebih, khususnya dalam perjuangan mengembangkan 3 juta UMKM kita,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan menggali informasi sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
Menurutnya, Sulawesi Selatan memiliki potensi pariwisata yang besar sehingga membutuhkan penguatan promosi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengoptimalkan sektor tersebut.
“Potensi pariwisata di Sulawesi Selatan bagus sekali. Kita melakukan penguatan promosi wisata dan penguatan SDM,” ujarnya.
Evita memastikan berbagai aspirasi yang disampaikan Pemprov Sulsel akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkup pembahasan di tingkat pusat.
Selain pengembangan UMKM dan pariwisata, penguatan infrastruktur juga menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut.
Infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk mendukung konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi barang, serta mendorong aktivitas ekonomi.
“Apa yang menjadi keinginan dari Pemprov itu akan ditindaklanjuti. Paling prioritas itu infrastruktur laut dan tol,” ungkapnya.
Melalui kunjungan kerja reses tersebut, Pemprov Sulsel berharap aspirasi mengenai penguatan UMKM, pengembangan pariwisata, dan peningkatan konektivitas dapat menjadi perhatian pemerintah pusat.
Dukungan tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. (*)
