MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, memperkuat kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Keprotokolan dan Public Speaking.
Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme ASN dalam mengelola kegiatan resmi, membangun komunikasi yang efektif, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bimtek yang diselenggarakan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Makassar tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, di Hotel Celebes, Malino, Kabupaten Gowa, Jumat (16/10/2026).
Kegiatan ini diikuti puluhan pejabat teknis dan pengelola keprotokolan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkot Makassar. Hadir pula Kepala Bagian Protokol Provinsi DKI Jakarta, Firmansyah Rasyid; Kepala Bagian Prokopim Setda Kota Makassar, Andi Ardhy Rahadian Sulham; serta Direktur Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Indonesia Mandiri.
Dalam sambutannya, Andi Zulkifly menegaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan investasi penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional dan efektif.
Menurutnya, kualitas SDM menjadi salah satu faktor utama dalam memastikan kebijakan pemerintah dapat direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi dengan baik.
“Aset yang paling berharga bagi pemerintah kota bukanlah gedung atau kendaraan dinas baru, melainkan SDM ASN yang berkapasitas dan berintegritas. Merekalah penggerak utama dalam merencanakan, melaksanakan, hingga mengawasi kebijakan pimpinan,” ujar Andi Zulkifly.
Mantan Camat Ujung Pandang itu juga menyoroti pentingnya fungsi keprotokolan dalam menjaga citra, marwah, dan wibawa pemerintah daerah, khususnya dalam setiap agenda resmi yang melibatkan wali kota, wakil wali kota, maupun pejabat pemerintahan lainnya.
Ia menilai, pemahaman mengenai tata aturan keprotokolan dan teknik komunikasi yang tepat perlu dimiliki seluruh perangkat daerah.
Kompetensi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Bagian Prokopim, tetapi juga seluruh unit kerja yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
“Protokol adalah garda terdepan pimpinan. Baik buruknya citra dan wibawa wali kota maupun wakil wali kota sangat dipengaruhi oleh kesiapan serta keandalan petugas protokol di lapangan,” tegasnya.
Karena itu, kemampuan mengatur jalannya acara, memahami tata penghormatan, menyusun agenda secara terstruktur, serta berkomunikasi secara efektif dinilai menjadi keterampilan penting bagi ASN.
Selain mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan, kemampuan tersebut juga diperlukan untuk membangun hubungan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.
Andi Zulkifly mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti bimtek dengan serius dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang masing-masing.
Ia menegaskan, kegiatan pelatihan tidak boleh sekadar menjadi formalitas atau rutinitas perjalanan dinas. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari para narasumber harus diterapkan secara nyata di lingkungan kerja masing-masing.
Menurutnya, penerapan standar keprotokolan yang baik dan kemampuan public speaking yang memadai dapat membantu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan kegiatan, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta mengantisipasi persoalan dalam pelaksanaan agenda resmi.
Keterampilan tersebut juga dibutuhkan untuk mendukung manajemen krisis keprotokolan, terutama ketika terjadi perubahan agenda atau kendala komunikasi dalam kegiatan pemerintahan.
Melalui bimtek ini, Pemkot Makassar berharap setiap SKPD semakin siap menyelenggarakan kegiatan secara tertib, terencana, dan profesional.
“Harapan kita, pelayanan publik di setiap SKPD dapat berjalan jauh lebih baik. Dengan adanya bimtek ini, ASN belajar cara berkomunikasi dan mengatur jadwal kegiatan dengan presisi, sehingga keluhan atau aduan dari masyarakat dapat kita tekan,” pungkasnya.
Pemkot Makassar berharap, penguatan kompetensi ASN melalui pelatihan keprotokolan dan public speaking dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (*)
