MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pembentukan tim verifikasi dan validasi aset Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh Pemerintah Kota Makassar mendapat sorotan serius dari DPRD Kota Makassar.
Wakil rakyat meminta agar keberadaan koperasi tersebut difokuskan pada penguatan ekosistem usaha warga, bukan malah menggerus pasar pedagang kecil dan UMKM yang sudah ada.
Langkah verifikasi ini menyasar pembangunan fisik gerai, pergudangan, hingga kelengkapan fasilitas KDKMP di lima lokasi, yakni Kelurahan Mangasa, Balang Baru, Pai, Untia, dan Tamangapa. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 500.3.2/973/Tahun 2026 sebelum aset diserahterimakan secara resmi.
Anggota Komisi B DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, menegaskan bahwa evaluasi KDKMP tidak boleh berhenti pada aspek fisik dan administratif semata. Manfaat nyata terhadap dampaknya bagi perekonomian warga harus menjadi indikator utama.
”Yang perlu dilihat adalah kontribusi nyata Koperasi Merah Putih bagi ekonomi Makassar. Apakah menguatkan ekonomi masyarakat atau justru sebaliknya?” tegas Hartono, Minggu (1/11/2026).
Hartono menilai KDKMP idealnya mengambil peran sebagai mitra strategis UMKM. Koperasi diharapkan mampu memperluas akses pasar, memperkuat jaringan distribusi, serta membuka peluang usaha baru bagi warga sekitar.
Ia mewanti-wanti agar pengelolaan KDKMP tidak memicu persaingan yang merugikan pedagang kecil.
Salah satu poin kritis yang disorot adalah potensi perubahan pola distribusi barang kebutuhan pokok, seperti gas LPG 3 kg bersubsidi, jika penyalurannya terpusat di koperasi.
Perubahan jalur distribusi tersebut dikhawatirkan dapat mengancam keberlangsungan usaha warung kelontong, agen, dan pengecer yang selama ini bergantung pada penjualan kebutuhan harian.
”Jangan sampai Koperasi Merah Putih ini bukan memperkuat UMKM, tetapi justru menjadi pesaing baru. Kalau menjadi pendamping itu bagus, tapi kalau mengambil alih usaha yang sudah ada, ini bisa memicu persoalan baru,” ujar Hartono.
Atas kondisi tersebut, DPRD Makassar mendesak Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar untuk segera merumuskan pola kemitraan yang jelas dan terstruktur antara KDKMP dan pelaku UMKM lokal.
Selain itu, akurasi data penerima bantuan serta penyerapan tenaga kerja lokal dalam operasional KDKMP juga harus dipastikan agar penggunaan anggaran daerah memberikan dampak langsung bagi warga. (Adv)
