Gibran Resmi Mundur dari Jabatan Wapres, MPR Bersiap Gelar Sidang Istimewa

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026). (Dok Sekretariat Presiden)

MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka resmi melepaskan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dengan menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Jakarta pada Kamis (12/11).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan langsung oleh Gibran di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen. Menurut Muzani, surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

“Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Muzani sebagaimana dikutip dari pemberitaan CNNIndonesia.com.

Sebelum menyambangi parlemen, Gibran sempat menyampaikan salam perpisahan kepada jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden RI. Keputusan mundur ini diambil hanya berselang satu hari setelah dirinya menyatakan kesiapan menghadapi proses hukum di PTUN dan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengajukan peninjauan kembali.

Langkah pengunduran diri ini juga beririsan dengan dinamika politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Secara bersamaan, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah membubuhkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) guna memakzulkan Gibran karena dinilai tidak lagi memenuhi syarat konstitusional.

Mekanisme Konstitusional Pengisian Kekosongan Jabatan

Menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, MPR RI dihadapkan pada kewajiban konstitusional untuk menggelar sidang istimewa guna menetapkan kekosongan kursi wakil presiden. Prosedur ini diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Pimpinan MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan guna menjadwalkan sidang paripurna serta menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Presiden. Tahap berikutnya, Presiden wajib mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden beserta dokumen kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna dilangsungkan.

Setelah berkas diterima, MPR akan membentuk panitia khusus untuk melakukan verifikasi administratif terhadap persyaratan calon. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU MD3, lembaga legislatif memiliki rentang waktu maksimal 60 hari untuk menyelenggarakan sidang istimewa pemilihan wakil presiden.

Pemungutan suara akan dilakukan oleh seluruh anggota MPR yang mencakup jajaran DPR dan DPD untuk memilih satu dari dua kandidat usulan Presiden. Kandidat yang berhasil mengantongi suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih melalui Ketetapan (Tap) MPR sebelum dilantik di hadapan sidang paripurna. (*)

Saluran Whatsapp Kami

Iklan